Urgensi Pemilu Berintegritas

Editor: Ivan Aditya

PEMILIHAN umum (pemilu) yang berintegritas merupakan esensi yang absolut untuk memperkokoh tegaknya demokrasi di suatu negara.Yang dimaksud dengan pemilu berintegritas menurut Annan (2012) ialah penyelenggaraannya didasarkan pada prinsip jujur,adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu yang berintegritas diselenggarakan penyelenggara yang profesional, mandiri dan transparan. Untuk mewujudkan diperlukan suatu lembaga yang mengawasi atau mengontrol perilaku penyelenggaranya.

Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum – lembaga yang mengawal integritas penyelenggara pemilu ialah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam pasal 157 (4) DKPP diamanahkan membuat kode etik penyelenggara pemilu paling lambat 3 bulan setelah dilantik Presiden. Artinya DKPP harus membuat kode etik paling lambat 12 September 2017.

Apa yang terjadi? Kenyataannya draft yang telah disampaikan ke DPR belum dibahas. Tentu ini menjadi preseden yang kurang baik bagi para penyelenggara pemilu. Tampaknya ada kendala bagi DKPP, karena dalam proses pembuatan kode etik tersebut wajib berkonsultasi dengan DPR [UU No 7 Tahun 2017, pasal 161 ayat (2)]. Akibatnya kini, ada kekosongan kode etik bagi penyelenggara Pemilu 2019. Mengapa kode etik penting bagi penyelenggara Pemilu?

Kebutuhan Sepanjang periode 2012-2017, DKPP telah menangani 2.580 perkara yang sebagian besar mempersoalkan kemandirian penyelenggara pemilu. Dari data tersebut, kita bisa tengarai bahwa faktor kemandirian penyelenggara pemilu menjadi masalah yang krusial yang harus segera diatasi. Memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu yang mandiri, tidak memihak kepada peserta pemilu, menjadi keniscayaan. Dalam konteks ini DKPP memiliki peran menegakkan kemandirian penyelenggara pemilu.

Selaras dengan itu, amanah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 E menegaskan bahwa penyelenggara wajib mengadakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan adanya proses pemilu yang luber dan judil, maka berdampak pada penyelenggara yang kredibel. Artinya hasil pemilu berkualitas dan berintegritas ditentukan oleh para penyelenggaranya. Dalam hal ini kebutuhan kode etik bagi para penyelenggara pemilu mendesak diperlukan dalam rangka mengawal kemandirian, integritas dan kredibilitas (Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP No 13,11,1 Tahun 2012 pasal 4).

Dengan demikian kebutuhan mendesak bagi DKPP ialah membuat terobosan. Misal dengan memberlakukan kode etik yang lama (Peraturan Bersama, 2012) yang masih berlaku dan sosialisasi atau pelatihan tentang kode etik kepada para penyelenggara di seluruh Indonesia.

Tantangan DKPP

Jumlah anggota DKPP 7 orang yang terdiri dari 1 orang ex officio unsur KPU, 1 orang ex officio unsur Bawaslu dan 5 tokoh masyarakat, dimana 2 orang diusulkan oleh Pemerintah dan 3 orang diusulkan oleh DPR. Memperhatikan komposisi anggota DKPP tersebut di atas, maka tantangan DKPP ialah konflik kepentingan. Tampaknya elite politik dan pemerintah memiliki kepentingan yang sama, yakni: stabilitas politik (pelanggengan kekuasaan). Namun ironinya mereka kurang mendukung penuntasan kode etik penyelenggara Pemilu 2019. Dengan adanya realitas bahwa DKPP diintervensi elite politik, maka DKPP akan terancam kemandiriannya. DKPP akan bergantung kepada elite politik dalam pengambilan keputusan strategis. Sesungguhnya tugas utama DKPP ialah mengawal kemandirian penyelenggara Pemilu, namun ironinya dalam dirinya sendiri ada benihbening kurang mandiri.

Idealnya keanggotaan DKPP selain diwakili ex officio dari KPU dan Bawaslu, juga diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat, pakar hukum, pakar etika yang independen yang tidak mewakili kepentingan elite politik atau pemerintah. Dengan adanya para pakar atau aktivis yang independen, maka kinerja DKPP akan mandiri yang berdampak pada para penyelenggara yang berintegritas dan kredibel. Semoga Pemilu 2019 menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

(Dr Guno Tri Tjahjoko MA. Lulusan Pascasarjana Fisipol UGM, anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 25 September 2017)

BERITA REKOMENDASI