Urgensi Vaksinasi Bagi Tahanan Korupsi

Editor: Ivan Aditya

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan vaksinasi Covid-19 bagi para tahanan KPK dalam kasus korupsi. Dari total 61 orang tahanan KPK, yang telah divaksinan berjumlah 39 orang tahanan dan sementara 22 tahanan lainnya ditunda dengan alasan kesehatan. Langkah KPK yang telah memberikan vaksinasi bagi tahanan KPK hingga saat ini masih mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai pihak termasuk dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Pasalnya, masih banyak masyarakat termasuk tenaga kesehatan justru belum mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Sedangkan para tahanan KPK termasuk mantan Menteri Sosial Julian P Batubara yang juga merupakan salah satu tahanan KPK terlibat kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) sudah mendapatkan vaksinasi.

Seakan-akan para tahanan KPK itu lebih urgen untuk dilindungi dari penularan virus Covid-19 sehingga didahulukan diberikan vaksinasi ketimpang tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19. Ada kesan bahwa para tahanan KPK didahulukan untuk diberikan vaksinasi karena merupakan orang penting, orang yang wajib dilindungi dari penularan virus corona dan kelas eksekutif ketimbang masyarakat dan tenaga kesehatan yang belum mendapatkan suntik vaksinasi. Sungguh ini langkah yang sangat ironis.

Urgensi Vaksinasi

Jika langkah pihak KPK dengan mendahulukan para tahanan korupsi untuk didahulukan diberikan vaksinasi guna mencegah penyebaran Covid-19 di penjara tetapi bagaimana dengan nasib puluhan ribu tahanan lain baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan di seluruh Indonesia, yang masih menjalani masa hukuman di penjara yang sudah overcapasity itu, juga perlu mendapatkan suntik vaksinasi.

Lagi pula para tahanan KPK bukanlah garda terdepan yang harus didahulukan mendapatkan vaksin tahap pertama. Dengan ditetapkannya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka bersama dua tersangka lain pada kasus proyek pembangunan infrastuktur karena diduga menerima suap, gratifikasi atau janji, maka dapat dipastikan jumlah tahanan KPK terus bertambah.

Sementara berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, masih ada sekitar 198 ribu tenaga kesehatan di berbagai daerah yang belum divaksinasi. Termasuk 2000 tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman yang belum disuntik vaksin. Jika melihat data tersebut saja, maka belum dapat dipastikan semua tenaga kesehatan atau kelompok prioritas yang menjadi target mendapatkan vaksin tahap pertama itu.

Ditinjau Ulang

Apabila kita melihat data dari Kementerian Kesehatan bahwa masih banyak tenaga kesehatan sebagai garda utama dalam penanganan Covid-19 belum mendapatkan suntik vaksin dan ribuan bahkan jutaan masyarakat masih antre untuk mendapatkan vaksinasi, maka alangkah baiknya vaksinasi bagi tahanan korupsi pada tahap berikutnya ditinjau ulang karena tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkabn vaksin tahap pertama.

Publik pasti memahami bahwa pelaksanaan vaksin bagi tahanan di KPK bertujuan agar tidak mengganggu proses penyelidikan maupun penyidikan terkait kasus korupsi bagi tahanan di KPK. Tapi harus dilihat lagi apa relevansinya dan urgensinya mendahulukan para tahanan korupsi? Sedangkan masih banyak tenaga medis belum mendapatkan vaksinasi. Belum lagi saat ini mulai ditarget dengan gelombang vaksinasi petugas publik serta lanjut usia (lansia).

Toh para tahanan KPK itu merupakan pejabat, pengusaha yang kaya tentunya punya pilihan secara mandiri untuk vaksinasi dan pastinya mampu untuk biaya sendiri. Karena pencegahan dan pengobatan penyakit merupakan hak seseorang sebagaimana diatur UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan, “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya.” Artinya ini hak pilihan seseorang termasuk para tahanan di KPK untuk memilih cara pengobatan termasuk menggunakan vaksin. Untuk itu, seharusnya vaksinasi bagi tahanan di KPK ditinjau ulang atau bahkan dapat dibatalkan saja.

Baharuddin Kamba
Kadiv Humas Jogja Police Watch

BERITA REKOMENDASI