Yogyakarta, Inklusif ‘Totum Pro Parte’

BANGSA yang beradab tidak akan menanggalkan akar kebudayaannya. Ia harus mengintegrasikan kebudayaan sebagai alat kemanusiaan, bukan semata soal identitas. 
 
Penting memang untuk merawat identitas melalui kebijakan kebudayaan agar dinamika kehidupan manusia di dalamnya tidak kosong dan berdiri tanpa alas kaki. Kebijakan kebudayaan sebuah bangsa pun seharusnya masih berdasar pada relasi sejarah yang telah dibangun, sehingga segalanya akan dilakukan dengan senang hati tanpa menodai akal budi. 
 
Yogyakarta menjadi salah satu unsur bangsa yang sarat dengan ragam budaya. Ia bisa diartikan sebagai wilayah, batas wilayah, atau bagian dari kebudayaan. Ia memiliki akar-akar kebudayaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Namun bukan berarti Yogyakarta berdiri eksklusif dan mengeksklusi budaya lain yang masuk. 
Sebagai kota pelajar yang dibanjiri oleh pendatang dari beragam daerah, wajar jika kota ini kemudian menjadi tampak plural. Pun semoga tidak terjadi ketakutan-ketakutan yang berlebihan terhadap hal asing, baru, atau dianggap “liyan” di kota ini. 
 
Atas keberterimaan Yogyakarta terhadap keragaman, sekitar tahun 2002-2003, kota ini mendapat julukan The City of Tolerance. Julukan ini diberikan sebagai representasi kota yang plural dan memiliki keberpihakan terhadap keragaman. Penulis memaknai tolerance sebagai salah satu bentuk politik identitas. 
 
Di satu sisi, ia dapat dimaknai sebagai bentuk keberterimaan atas keragaman. Pun di sisi lain, ia juga memberi ruang kepada individu atau kelompok yang tidak disukai, bukan sebuah penerimaan melainkan sebatas pemakluman. Artinya, ada yang belum tuntas di balik upaya Yogyakarta dalam menumbuhkembangkan sikap inklusif. 
 
Yogyakarta, Inklusi Totum Pro Parte
 
Keragaman di Yogyakarta sangat majemuk. Basis permasalahan yang dilibatkan pun saling terkait, bahkan berlapis. Satu masalah tidak berdiri sendiri, sehingga penyelesaian yang dilakukan seharusnya tidak mengeksklusi segmen lain. Gender, seksualitas, agama, pendidikan, dan difabilitas adalah segmen makro yang membutuhkan kerja kolaboratif berbagai pihak. 
 
Lima tahun terkahir, penulis berkawan dengan seorang transpuan difabel (rungu-wicara) yang berupaya melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Beberapa kali ia gagal diterima di perguruan tinggi, entah karena ekspresi gender atau difabilitasnya. 
 
Pada tahun 2011 ia diterima oleh sebuah Universitas Islam Negeri di Yogyakarta untuk mengembangkan diri. Keberterimaan tidak sepihak dilakukan. Seorang transpuan difabel ini beragama Kristen Jawa, sedangkan basis agama di universitas tersebut adalah Islam. Universitas yang sedang terus berupaya menjadi wadah inklusif untuk semua ragam identitas tersebut menerima seorang mahasiswa yang telah mengalami kekerasan berlapis berbasis identitasnya. Pun seorang transpuan difabel-Kristen Jawa menyesuaikan diri dengan iklim dan budaya universitas. Ia mengenakan jilbab pada setiap perkuliahan. 
 
Proses keberterimaan yang terjadi antara dua pihak ini mampu meminimalisasi terjadinya resistensi atas masing-masing identitas. Di luar keterpaksaan atau kesepakatan di antara keduanya, upaya untuk saling membersamai berbasis identitas dan kemanusiaan ini menjadi praktif baik yang harus selalu direfleksikan. 
Transpuan difabel (rungu-wicara) yang beragama Kristen Jawa dan melanjutkan studi di sebuah instituti pendidikan Islam negeri menjadi sebuah potret bagaimana identitas gender, seksualitas, agama, difabilitas, dan pendidikan menjadi saling terkait. Artinya, menghadapi ragam identitas tidak bisa dilakukan secara parsial. 
 
Keberterimaan Yogyakarta atas ragam ekspresi gender dan seksualitas berbasis agama juga terjadi pada Pondok Waria Al-Fattah di Yogyakarta. Wadah para transpuan untuk belajar agama yang dikepung oleh Front Jihad Islam (FJI) pada 19 Februari 2016 lalu, sebelumnya tidak mengalami penolakan oleh warga sekitar. Mereka hidup berdampingan sebagai sesama manusia. 
 
Pondok ini sudah bukan bahan baru untuk dibahas. Namun penulis hanya ingin memberi catatan kecil bahwa dalam dinamika beribadah dan berketuhanan, tidak berhak sesama manusia saling mencampuri dan menghakimi. Bukankah kehadiran Tuhan tidak semata soal atribut? Apakah Tuhan mempersoalkan jenis kelamin juga orientasi seksual kita saat melakukan ibadah? Apakah kita salah jika melakukan ibadah dengan orientasi seksual yang ditentang oleh banyak orang? 
 
Pertanyaan-pertanyaan ini juga sama halnya dengan mengapa orang meributkan kita yang tetiba tidak berjilbab? Padahal transformasi moral dan keimanan manusia tidak cukup dilihat dari hal-hal yang kasat mata. Penulis percaya bahwa Tuhan datang tak perlu dikawal. 
 
Kegelisahan tentang orientasi seksual yang berkelindan dengan spiritualitas diri juga dialami oleh beberapa kawan penulis. Salah satunya adalah seorang gay-muslim yang tumbuh di pesantren sejak pertama masuk Madrasah Tsanawiyah (setara dengan SMP), melanjutkan di Madrasah Aliyah (setara SMA), dan kuliah di perguruan tinggi Islam. Basis agamanya cukup kuat. Namun ia bukan sosok yang konservatif. 
 
Pengetahuan umum, nalar, dan keberpihakannya sangat jernih. Beberapa kali ia melakukan anjangsana dan tukar gagasan di negara tetangga, pun kini ia melanjutkan studinya pada salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika.
 
Waktu masih tinggal di Indonesia, ia menceritakan bahwa penolakan oleh kelompok berbasis agama dan orang-orang terdidik terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Yogyakarta membuat ia menjadi pribadi yang menolak diri sendiri. Ia ketakutan dengan kelompok kerja, komunitas, dan kolega yang selama ini dibangun, apabila mereka mengetahui bahwa ia adalah seorang gay. Akibat dari penolakan-penolakan itu pula ia mengeksklusi diri sendiri. Sedih, marah, murka, segalanya ia lakukan kepada dirinya sendiri. 
 
Ia berada dalam kelompok agama mayoritas yang menganggap orang seperti dirinya sebagai liyan. Namun beberapa waktu terakhir, ketika Trump terpilih menjadi presiden Amerika, terjadi demo besar di Amerika, pun ia sudah mulai tinggal di sana, kondisi itu mulai berubah. Ia menjadi minoritas yang dilindungi dan menerima banyak kasih dari kelompok penolak koservatisme. Hingga pada suatu waktu ia menelepon dan bercerita bahwa ia lupa tentang “rumah”, tentang Yogyakarta dan Indonesia. Ia sedang merasakan kenikmatan berada pada posisi sebagai diri sendiri yang diterima dengan segala kondisi. 
 
Tiga fenomena ini menjadi gambaran bahwa pemahaman tentang gender dan seksualitas akan mempengaruhi cara pandang lintas sektor. Hasilnya akan berakibat pada kebijakan yang muncul, kerugian, dan manfaat yang ditimbulkan. Agama menjadi basis yang kuat untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru yang dilancarkan melalui institusi pendidikan, baik formal maupun non formal. 
 
Ketakutan seseorang terhadap suatu hal yang dianggap liyan akan berdampak pada setiap perilaku menghadapi keragaman. Mengutip dari salah satu diskusi dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon beberapa waktu lalu bahwa akar radikalisme adalah konservatisme dan fundamentalisme. Pun keduanya sedang sama-sama berjalan di Indonesia, khususnya untuk menghadapi keragaman gender dan seksualitas. 
 
Di Yogyakarta beberapa tahun terakhir sedang gencar mengkampanyekan kota inklusif. Beberapa kelompok, komunitas, lembaga non profit, dan pemerintah saling bersolidaritas untuk mengupayakannya. Mereka hadir dari masing-masing fokus cakupan sektor, di antaranya; gender, seksualitas, dan difabilitas. Keterbatasan cakupan membuat mereka belum mampu melakukan pengelolaan keragaman secara menyeluruh. Mereka masih fokus pada cakupan program masing-masing. 
 
Hal ini tidak bermasalah ketika keterbatasan itu bukan bermaksud untuk mengeksklusi salah satu kelompok. Namun kondisi yang berbeda telah penulis temui pada pertengahan tahun lalu. Sebuah lembaga non-profit yang fokus pada isu difabilitas menyelenggarakan acara berskala nasional. 
 
Acara ini bertujuan untuk mempertemukan kemajemukan difabel dan kemandirian yang selama ini mereka lakukan untuk melawan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Namun pada acara tersebut pihak penyelenggara sangat berhati-hati dalam menerima peserta yang datang dari kelompok LGBT. Bahkan sempat terjadi penolakan oleh peserta difabel dari salah satu wilayah binaan. 
 
Penulis melihat peristiwa sebagai salah satu laku yang harus segera dituntaskan. Inklusi dalam pikiran penulis adalah sebuah keberterimaan atas keragaman tanpa mengeksklusi salah satu di antara perbedaan yang ada. Oleh karena itu, tidak pantas ketika masih terjadi inklusi khusus untuk salah satu kelompok saja. Namun yang terjadi di Yogyakarta masih seperti gambaran yang telah penulis paparkan. Bukan berarti kita juga harus menghakimi mereka yang mengeksklusi kelompok lain, utamanya berbasis gender dan seksualitas. Pada titik ini penulis melihat bahwa pengetahuanlah yang harus diperkaya bagi semua pihak, baik kepada masayarakat umum maupun aktivis inklusi. 
 
Gerakan Literasi Melawan Eksklusi
 
Fenomena diskriminasi hingga eksklusi terhadap kelompok-kelompok tertentu berakar pada pengetahuan. Minimnya pengetahuan tentang suatu hal membuat orang menjadi mudah diprovokasi, takut, dan berakibat pada keputusan sikap berbasis kekerasan atas nama agama dan sebagainya. Hal ini tidak mudah untuk diubah begitu saja. 
 
Proses seseorang mencapai taraf tertentu dalam memahami sebuah pengetahuan membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga untuk mengubahnya menurut kebaikan versi kita juga butuh waktu dan tenaga yang sama. Namun penulis tidak sepakat dengan kekerasan yang dibalas dengan kekerasan, stigma dibalas dengan stigma, dan diskriminasi dibalas dengan diskriminasi. Pengetahuan harus disebarkan menggunakan akal dan pengetahuan itu sendiri.
 
Dalam meluruskan pengetahuan, khususnya tentang agama, gender, dan seksualitas, memerlukan kolaborasi dari banyak pihak. Peneliti dan aktivis harus berkolaborasi mengemas hasil penelitian dengan gerakan-gerakan advokasi yang akan dilakukan. Salah satu hal yang bisa ditawarkan adalah melalui gerakan literasi. Ketakutan, prasangka, dan penerimaan sebuah pengetahuan yang belum jernih harus dijernihkan dengan pengetahuan itu sendiri. Gerakan literasi untuk semua lini harus dilakukan, tentu dengan media yang sejaman dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Pun bisa dilakukan dengan cara masing-masing sesuai dengan target sasaran usia. 
 
Festival literasi menjadi salah satu langkah untuk menjernihkan nalar dan keberpihakan. Berbagai pihak akan melakukan kerja-kerja kolaborasi menggunakan media alternatif. Penulis bersama beberapa kawan di Yogyakarta juga terlibat dalam penyelenggaraan festival berbasis media alternatif untuk menciptakan toleransi dan membidik peserta agar mampu memahami konten secara kritis. Segalanya adalah upaya sederhana untuk memanusiakan manusia dan membangun harmoni dalam harmoni interaksi antar manusia.  
 
(Eni Puji Utami, penulis adalah pegiat media alternatif dan pendidikan kritis di Yayasan Festival Film Pelajar Jogja. sejak 2008, Eni fokus mempelajari isu keragaman dan toleransi.) 

BERITA REKOMENDASI