BEBERAPA waktu yang lalu Presiden Jokowi sempat menyampaikan kritikan mengenai ketidakkonsistenan data pada beberapa kementerian yang dipimpinnya. Ketidakkonsistenan itu menimbulkan kesulitan dalam pengambilan kebijakan, misalnya yang menyangkut kebijakan impor bahan pangan, sebagaimana yang dikeluhkan oleh Presiden saat itu. Kementerian yang bertanggungjawab pada sektor produksi menyampaikan bahwa jumlah produksi telah mencukupi sehingga tidak memerlukan impor. Sementara kementerian yang bertanggungjawab pada sektor perdagangan menyampaikan bahwa masih diperlukan adanya impor dari luar negeri.

Perbedaan data ini sesungguhnya tidak terlepas dari adanya kepentingan dari masingmasing kementerian, terkait dengan pencapaian kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan kepentingannya masing-masing, kementerian dapat memainkan data sehingga seolah-olah memiliki pencapaian kinerja yang baik. Untuk itu, sebuah lembaga yang relatif netral diperlukan untuk pengumpulan, pengolahan maupun penyajian data, sehingga informasi yang diberikan akan relatif benar dan terpercaya. Dalam konteks ini, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran pentingnya. Pertanyaannya, siapkah BPS mengemban tugas yang cukup berat tersebut?

Rekam Jejak

Menilik rekam jejak yang dimiliki, sesungguhnya BPS memiliki sejarah panjang dalam bidang statistik di Indonesia. Sejak dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik, dengan nama Biro Pusat Statistik, tak terhitung BPS telah melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Baik yang dilakukan dalam periode bulanan, tahunan maupun beberapa tahun tertentu, baik dengan metode sampling maupun sensus.

Hasil pengumpulan data yang dilakukan menjadi acuan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, misalnya dalam bentuk tingkat inflasi yang diumumkan setiap bulan, maupun besaran dan pertumbuhan Produk Domestik Produk (PDB) yang menjadi acuan perkembangan ekonomi wilayah, serta berbagai data yang menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi berbagai kementerian. Misalnya jumlah dan komposisi penduduk maupun jumlah penduduk miskin, serta berbagai data sosial ekonomi lainnya.

Selama ini relatif tidak banyak komplain yang diajukan terhadap indikator-indikator ekonomi yang disajikan oleh BPS, terutama yang bersifat makro seperti inflasi dan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa BPS relatif dipercaya oleh berbagai pihak untuk menjalankan fungsinya. Permasalahan timbul ketika BPS harus menyediakan data yang sesungguhnya merupakan bagian dari indikator kinerja kementerian lain.

Dalam kasus penyediaan indikator ekonomi, BPS relatif independen dan memiliki kekuasaan untuk pengumpulan hingga pengolahan data melalui pengambilan data primer. Berbeda halnya dengan data sektoral yang seringkali tidak dapat dikumpulkan secara mandiri oleh BPS, namun harus melalui sumber di kementerian berupa dokumen-dokumen hasil pelaksanaan program. Pada titik inilah BPS sesungguhnya memiliki kelemahan, karena tidak mampu sepenuhnya memastikan kebenaran data yang dikumpulkannya.

Bias Informasi

Mencermati kondisi tersebut, sesungguhnya diperlukan kerja sama dari berbagai kementerian untuk menyajikan data yang sebenar-benarnya sesuai kondisi di lapangan. Penyimpangan data yang diberikan akan memberikan bias informasi bagi berbagai pihak untuk mengambil kebijakan, yang tentunya akan sangat merugikan bagi semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak.

BPS dengan dukungan Presiden tentunya, perlu mendorong berbagai kementerian agar mampu mendukung tugasnya sebagai penyedia data dan informasi yang terpercaya. Dengan mengutip judul lagu, BPS mungkin perlu mengkampanyekan slogan: jangan ada dusta diantara kita.

(Dwi Ardianta Kurniawan ST MSc. Pengajar Statistika dan Ekonometrika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 1 September 2016)