DI ANTARA hal yang mencolok dalam sidang Pidato Presiden Joko Widodo perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 dan Nota Keuangan adalah doa di akhir acara. Doa yang disampaikan anggota DPR Muhammad Syafi'i ternyata sarat dengan muatan kritik pada pemerintah. Sejatinya, melakukan otokritik terhadap pemerintahan merupakan hal yang lumrah, akan tetapi menjadi tidak wajar bila hal tersebut dilakukan dalam pidato kenegaraan. Apalagi jika ditelisik doa yang disampaikan, terkesan membabi buta melancarkan serangan politik seputar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Artinya, pesan politik insinuatif yang terkandung dalam doa tersebut, berpotensi dapat menjebak pada model pemberitaan dan informasi yang menyesatkan.

Apalagi pesan politik insinuatif yang terlahir dari berbagai saluran komunikasi termasuk melalui komunikasi informal (face to face communication), seringkali diamplifikasi media melalui bungkus pemberitaan yang samarsamar. Dengan minimnya literasi media menyebabkan pesan politik insinuatif kemudian sangat rentan disalahgunakan sebagai ajang pembunuhan karakter figur politik. Sehingga pesan politik insinuatif yang beredar bukan lagi menjadi sebuah proses pembelajaran dan kritik yang argumentatif, melainkan sudah terendus aroma politik yang bertujuan menjatuhkan lawan politik.

Suplemen

Padahal, pesan politik insinuatif sejatinya dapat menjadi salah satu suplemen dalam membangun sebuah demokrasi yang berkarakter ekstra parlementer yang dapat mendorong publik ikut aktif berperan sebagai pengawas sekaligus penyeimbang terhadap kekuasaan negara. Pasalnya, dalam kultur politik Indonesia, pesan politik insinuatif akan tetap menjadi budaya yang masih cukup kental dalam nalar publik. Sebab pembicaraan bebas (diskursus politik) lebih mudah dicerna publik ketimbang membaca isi pesan tertulis yang disampaikan kandidat politik.

Akan tetapi pesan politik insinuatif sejatinya harus dibangun dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, pertama, pesan politik harus dapat menawarkan wacana pemikiran alternatif sebagai jalan lain bagi konsep kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Kedua, pesan politik dituntut bukan sekadar hanya berasumsi, melainkan dapat mengedepankan data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar informasi yang berkembang dalam pesan politik, dapat turut menjadi suplemen pendidikan politik bagi publik.

Dengan semakin ketatnya persaingan antarelite, samar-samar namun pasti telah menjadikan pesan politik insinuatif digiring menjadi kepentingan dan faksionalisasi politik. Yang akhirnya dapat dikomodifikasi menjadi alat penggembos citra lawan politik. Akibatnya, publik disuguhi permainan politik secara terbuka, destruktif dan terkesan rendahan. Apalagi dengan tidak diiringi oleh literasi digital, maka kedewasaan berdemokrasi akan banyak menghasilkan produk yang jauh dari prinsip egaliter.

Sebenarnya, makin sedikit pesan politik insinuatif yang beredar semakin ideal. Namun bukan berarti memiliki pesan politik insinuatif yang banyak juga menutup kemungkinan kesuksesan. Lagi-lagi ini sangat tergantung dengan bagaimana cara menyikapinya. Bahkan, pesan politik insinuatif justru akan menjadi penting dan ada kalanya berbalik sehingga membuat citra yang diopinikan menjadi positif.

Epilog

Keterbukaan informasi kerap menjadi indikator di era transisi demokrasi. Pada akhirnya, konsekuensi dari kebebasan dan keterbukaan informasi harus dapat mengajak siapa pun figur serta kandidat politik, untuk dapat mengedepankan komunikasi politik yang dapat diterima khalayak umum. Hal ini dirasa perlu untuk mengonfirmasi menjamurnya informasi dalam langgam politik digital yang saban hari dihuni oleh Generasi Z dan milenial.

Oleh sebab itu, pembenahan literasi media dan digital menjadi hal mutlak. Tentu guna mendorong pesan politik insinuatif sebagai bagian dari suplemen pendidikan politik kewargaan. Pembenahan dapat dengan mengadopsi kearifan lokal sebagai basis pengembangan proses berbagi wawasan. Dengan demikian, fokus pembenahan literasi media dan digital akan dapat memastikan generasi kita untuk mampu membaca dan menerima pesan politik insinuatif secara kritis. Melalui langkah taktis ini, kita berharap publik terutama netizen dapat mencerna pesan politik insinuatif secara rasional menuju pelembagaan demokrasi.

(Bambang Arianto. Mahasiswa S2 Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, Peneliti Bulaksumur Empat. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 22 Agustus 2016)