Intelegensia Pangan

user
ivan 05 Mei 2018, 15:38 WIB
untitled

PRO-KONTRA kembali terjadi pada diri sosok kelembagaan Bulog dengan pergantian pimpinannya dari Djarot yang mantan Direksi BRI ke Budi Waseso, Buwas, yang mantan komandan BNN. Pergeseran pimpinan Bulog dari seorang bankir ke seorang perwira tinggi polisi tentu disertai dengan penuh harapan. Lembaga pengendali pangan nasional yang sangat penting ini tidak lagi akan memble, terutama menghadapi gejolak harga pangan strategis yang segera mendesak, utamanya beras. Apalagi puasa-dan-lebaran mendatang, demi ketenteraman sistem pangan nasional.

Lembaga pangan yang senantiasa bongkar pasang pimpinan dan tidak pernah memenuhi harapan ini memang senantiasa menjadi penentu kewibawaan pemerintahan dan menjadi pertaruhan seorang kepala negara. Ketika kapasitas operasinya terbatas, pasti ujung-ujungnya pemerintahan yang dicaci maki masyarakat banyak, terutama dalam tahun-tahun politik seperti sekarang.

Meski muncul pesimisme dalam kalangan publik yang menyambut pergantian pejabat itu biasa saja. Karena meyakini bahwa praktik sistem pangan akan tetap saja hobbi kisruh seperti biasanya, as usual, tidak sedikit yang menarik harap bahwa perwira tinggi inteligen polisi ini bisa diharapkan untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja sistem pangan nasional. Begitulah setidaknya harapan Presiden Jokowi atas pergantian pimpinan yang mendadak menjelang pemilu dan Pilpres 2019.

Sebagian publik memang manaruh penuh harap dan optimisme terhadap komandan dan intel senior Ini. Alasannya? Sejak lama sektor pangan hobinya moratmarit, karena keterbatasan kapasitas intelijen dalam penataannya. Tentu yang dimaksudkan bukan sekadar pada pengertian intelijen secara terbatas, seperti market intelligent atau lainnya. Akan tetapi pada kapasitas intelijen dalam pengertian seluasnya.

Krisis intelijen bahkan nampak sekali. Ketika kabinet dan pejabat terkait tidak mampu membedakan krisis pangan yang sedang terjadi itu terjadi karena kelangkaan atau pelangkaan pangan seperti dalam kasus kedelai? Terjadi karena kelambatan atau pelambatan izin import seperti kasus bawang putih tempo hari, sehingga harganya semakin memuncak.

Inteligensia, sebagai istilah umum bisa dipilih untuk menggambarkan perihal yang berkaitan dengan kapasitas inteligen ini, dengan melihat kasus beras sebagai mandat utama Buwas, sekurang-kurangnya meliputi beberapa tingkatan. Pertama, adalah inteligensia akademik yang terkait dengan urusan beras nasional. Mulai dari pendataan, stok, sampai asumsi rendemen yang selama ini menyesatkan dan palsu semua secara akademik. Padahal menjadi latarbelakang penentuan Inpres Perberasan 5/2015 yang kemudian mandul itu.

Kedua, inteligensia kebijakan. Intelegensia yang harus mencermati mutu kebijakan dan kejujuran kebijakan. Ketika ada inpres yang mandul seperti itu, perlu disidik latarbelakang penyusunan kebijakannya. Karena jelas sekali nuansa manipulatif yang telah menjebak Presiden Jokowi tanda tangan Inpres 5/2015 tentang Perberasan.

Ketiga, inteligensia yang tidak kalah penting diperlukan oleh para pejabat tinggi untuk bisa memastikan sebab-musabab terjadinya krisis adalah intelegensia operasional.† Kebiasaan yang terjadi ketika ada krisis selalu saja kabinet menyalahkan mafia, kartel dan sebagainya sebagai kambing hitam dan kemudian mengorbankan pihak tertentu. Padahal yang salah adalah policynya. Adalagi soal lain, ketika krisis terjadi, selalu diterjemahkan sebagai kelangkaan. Padahal acapkali bukan kelangkaan yang terjadi tetapi pelangkaan.

Tiga tingkat inteligensia ini : akademikkebijakan-operasional sebetulnya merupakan kapasitas inteligen minimum yang diperlukan dalam mengendalikan sistem pangan nasional. Untuk bisa menghindarkan diri dari keterjebakan dalam pengambilan keputusan yang menyesatkan, dan berakibat fatal menggerogoti wibawa pemerintah.

Kelemahan inteligensia ini sungguh tidak bisa ditolerir ketika kita semua semakin menyadari bagaimana kuatnya relasi ‘peng-peng’, menurut istilahnya Rizal Ramli. Yaitu relasi pengusaha-penguasa, yang dalam bidang pangan begitu menguatnya. Sampai memunculkan mitos-mitos sembilan naga, tujuh taipan, gratifikasi sapi dan sejenisnya. Penggerogotan wibawa negara pun ditangkap oleh kelompok lain sebagai senjata politik.

Rivalitas kepemimpinan nasional pasti tidak seru ketika hanya diwarnai oleh senjata-senjata politik pesaing yang memanfaatkan ketersesatan pembantu presiden. Yang secara tidak sadar atau dengan sengaja telah menggerogoti wibawa presiden. Telah menjebaknya untuk tanda tangan inpres bodong dan ‘pembangkangan’ sejenis lainnya.

(Prof Dr M Maksum Machfoedz. Guru Besar Agroindustri UGM, dan Waketum PBNU. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 5 Mei 2018)

Kredit

Bagikan