Hari Kesiapsiagaan Bencana

user
ivan 27 April 2018, 22:34 WIB
untitled

MULAI tahun lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencanangkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB). Pilihan tanggal 26 April didasarkan pada tanggal ditetapkannya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini sangat penting karena menjadi titik perubahan paradigma dan mengubah cara pandang dalam menyikapi bencana. Yang semula lebih menekankan pada tanggap darurat menuju paradigma pengurangan risiko bencana.

Mengapa Kesiapsiagaan Bencana penting dan terus relevan untuk Indonesia? Pertama, setiap provinsi di Indonesia memiliki risiko bencana. Hampir tidak ada daerah yang terbebas dari acaman bencana baik alam maupun non alam. Kedua, kesadaran serta pengetahuan akan bencana belum merata dan secara luas dipahami oleh masyarakat.

Ketiga, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana belum menjadi kebutuhan masyarakat. Keempat, belum terpadunya upaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi dan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta keluarga. Kelima, masih tingginya dampak korban jiwa maupun materiil akibat kurangnya kesiapsiagaan.

Kesiapsiagaan dalam siklus penanggulangan bencana adalah kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Bentuk upaya kesiapsiagaan dalam HKB tahun 2018 kali ini diekspresikan dengan slogan #siapuntukselamat. Esensi dari slogan tersebut adalah (1) tidak menunggu bencana terjadi untuk mempersiapkan diri. Perlu kesiapan untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana baik melalui pengaturan tata ruang serta mitigasi struktural dan non struktural yang harus diperhitungkan sebagai investasi untuk keberlanjutan usaha dan pembangunan bukan sebagai beban.

(2) Perlu kesiapan untuk selamat baik jiwa dan materiil melalui latihan-latihan seperti simulasi atau gladi, mulai dari gladi ruang, gladi ketrampilan, gladi posko dan gladi lapangan. Latihan-latihan ini menjadikan semua pihak terampil dan tidak gagap dalam menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya bencana baik skala kecil, sedang maupun bencana skala besar. (3) budaya siap untuk selamat ini perlu untuk semua pemangku kepentingan. Penanggulangan bencana bukan kerja individu ataupun tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, bencana adalah everybody business. Oleh karena itu kesiapsiagaan harus dibudayakan oleh seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia.

Beberapa upaya kesiapsiagaan yang mendesak untuk dilakukan diantaranya adalah: pertama, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang ancaman bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan peta risiko berdasarkan identifikasi dan analisa risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi maupun kelompok/organisasi masyarakat. Peningkatan kesadaran juga dapat dilakukan melalui kampanye yang dilakukan secara terus menerus di berbagai media baik cetak, TV, radio, internet serta media sosial.

Kedua, pembuatan rencana kontijensi dan rencana operasi di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi dikoordinir pemerintah. Baik pemerintah desa/kelurahan maupun BPBD provinsi dan kabupaten/kota perlu mengambil peran aktif sebagai pemimpin atau koordinator ataupun fasilitator dalam pembuatan rencana. Rencana ini penting untuk mengetahui potensi dan kapasitas serta ancaman dan kerentanan di masing-masing area. Sehingga ketika bencana terjadi tahu apa yang dimiliki dan dapat merespons.

Ketiga perlunya latihan dan simulasi yang didasarkan pada rencana kontijensi dan rencana operasi. Latihan dan simulasi tersebut perlu dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai peran masing-masing pihak. Sehingga jika terjadi bencana semua pihak siap, terutama dalam hal koordinasi, komunikasi dan efisiensi dalam pelaksanaan respons maupun pemulihan. Latihan dan simulasi dapat dilakukan di tingkat masyarakat secara umum, maupun di lokasi khusus seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pasar, pelabuhan dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Hari Kesiapsiagaan Bencana menjadi perlu dijadikan momentum untuk selalu mengingatkan dan membudayakan upaya kesiapsiagaan. Dengan upaya yang terpadu, terencana dan berkesinambungan, tujuan pengurangan risiko bencana dapat dicapai dan masyarakat khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya menjadi tangguh terhadap bencana.

(Dr Rahmawati Husein. Wakil Ketua MDMC Muhammadiyah dan dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 27 Mei 2018)

Kredit

Bagikan