Tata Kelola Penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

SOROTAN masyarakat terhadap realisasi bantuan sosial dari persoalan simpang siur data dasar sasaran penerima manfaat mejadi ramai diperdebatkan. Terutama amburadulnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini terungkap tatkala pembagian bantuan sosial sebagai wujud daripada perlindungan sosial karena pandemi Covid-19.

Pemerintah menemukan setidaknya ada 20 juta data kependudukan yang tidak cocok dengan penerima manfaat bansos yang masuk dalam program DTKS. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat menyampaikan pemaparan secara daring, Rabu (17/6/2020). DTKS merupakan program bantuan dari Kementerian Sosial kepada warga miskin yang sudah masuk dalam program pemerintah.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan dana bansos potensial jadi bancakan atau lahan subur korupsi sepanjang ada tumpang tindih data penerima, yaitu orang-orang miskin. “Potensinya (korupsi) besar,” ujar Misbah dipicu karena tumpang tindih data membuat pengawasan dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara ketat.

Menyikapi persoalan tumpang tindih data terpadu kesejahteraan sosial tersebut, terutama antara pusat dan daerah, memberikan inspirasi dalam menulis artikel ini yang dimaksudkan agar dapat meredam berbagai kemungkinan timbul celah penyalahgunaan amburadulnya ketersediaan data penerima manfaat bantuan sosial.

BERITA REKOMENDASI