Aktivis Jogja Corruption Watch Kirimi Surat KPK

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba mendukung upaya KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pada pengadaan pekerjaa dan jasa konsulasi di Perum Jasa Tirta II (PJT II) tahun 2017. Dukungan tersebut diwujudkannya dengan mengirimkan surat kepada pimpinan KPK dan meminta komsisi anti rasuah tersebut untuk pula memproses nama-nama lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Baharuddin Kamba mengatakan kasus ini merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 miliar. Jumlah tersebut berdasar laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam perhitugan kerugiam negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi tahun 2017 pada Perum Jasa Tirta II.

Awal September tahun lalu KPK telah menahan Andririni Yaktiningsasi, tersangka baru dalam kasus dugan korupsi tersebut. Hampir butuh tiga tahun bagi KPK untuk menahan Andririni, padahal ia telah menyandang status sebagai tersangka sejak akhir tahun 2018 silam.

Ia mengungkapkan perkara ini bermula pada tahun 2016 dimana saat itu Dirut PJT II Djoko Saputra diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur. “Djoko Saputra memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan sumber daya manusia dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar,” ungkapnyausai mengirimkan surat kepada di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (12/01/2022).

Selain itu Djoko Saputra juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi Rp 5,7 miliar. Ditambahkannya, Djoko Saputra mengarahkan pula pihak-pihak tertentu untuk menjalankan program termasuk menyusun revisi rencana kerja triwulan tanpa didasari usulan berjenjang. “Atas perbuatan Djoko Saputra tersebut diduga menguntungkan pihak lain diantaranya Andririni Yaktiningsasi sebesar Rp 2,1 miliar,” katanya.

Menurutnya ada nama lain yang juga menikmati uang tersebut itu yakni Ignatius Heruwasto Rp 1,1 miliar, Faizal Rakhmat Rp 493,9 juta, Manal Musytaqo Rp 149 juta. Ada pula Bimart Duandita Rp 48 juta, Sutisna Rp 944 juta dan Andrian Tejakusuma Rp 78,6 juta.

Pada awal Februari 2021 Djoko Saputra dieksekusi ke Lapas Sukamiskin dan sedang menjalani hukuman 5 tahun penjara. Namun nama-nama lain yang diduga terlibat dalam perkara ini belum diproses secara hukum.

“Jogja Corruption Watch mendukung KPK menuntaskan kasus ini. Nama-nama yang diduga menguntungkan pihak lain juga harus diproses hukum secara adil dan transparan. Jangan hanya berhenti pada Djoko Saputra dan Andririni Yaktiningsasi saja tetapi usut tutas keterlibatan pihak lain,” tegasnya.

Sebelum mengirimkan surat kepada KPK, Baharuddin Kamba mendatangi kantor pos dengan cara berjalan kaki ke belakang. Hal ini ia lakukan agar KPK tak berhenti di tempat atau bahkan mundur dalam menangani kasus-kasus korupsi di tanah air.

Pembayaran pengiriman surat melalui pos ini pun dilakukan Baharuddin Kamba menggunakan uang koin. Ini sebagai bentuk keperihatinan masyarakat kecil akan banyaknya korupsi di tanah air. (Van)

BERITA REKOMENDASI