Banyak Pemilik Cagar Budaya Perorangan Enggan Bangunannya Ditetapkan Sebagai BCB

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Data di Dinas Kebudayaan DIY menyebutkan cagar budaya yang ada di DIY jumlahnya mencapai 754. Cagar budaya tersebut meliputi bangunan, benda, kawasan, maupun struktur. Sedangkan jumlah warisan budaya yang tercatat hingga saat ini sebanyak 2.842.

Kepala Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan DIY Agus Suwarto mengatakan saat ini masih banyak bangunan yang belum proses penetapan karena membutuhkan waktu dan kajian. Mayotitas bangunan tersebut milik instansi dan pemerintah.

“Kendala yang paling banyak muncul sekarang ini pemilik cagar budaya perorangan enggan bangunannya ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB). Mereka keberatan karena harus mengikuti aturan,” kata Agus Suwarto dalam rapat kerja bersama Anggota Komite III DPD RI Cholid Mahmud di Kantor DPD RI Perwakilan DIY Kamis (28/07/2022).

Selama ini Disbud DIY sudah melakukan fasilitasi konsultasi pemanfaatan cagar budaya milik perseorangan. Namun agak susah karena regulasi pemilik cagar budaya belum ada reward, sekadar menghargai setahun sekali. Biaya pemeliharaan mahal.

“Dulu pernah di awal mindset beda. Memberi bantuan rehab, tapi bangunan dijual sehingga menguntungkan pihak lain. Penghargaan saja lebih mudah. Mungkin ke depan perlu ada terobosan sentuh langsung,” katanya.

Cholid Mahmud dalam kesempatan ini menyampaikan mengatakan status BCB yang ada di DIY milik pemerintah, instansi dan pribadi perseorangan. Dari segi kepemilikan ini diakuinya milik pribadi agak sulit pengendaliannnya.

“Satu sisi pemerintah punya kepentingan untuk melindungi agar banguan tetap terjaga, di sisi lain tidak tidak diubah oleh pemiliknya sendiri. Tapi disisi lain pemilik bangunan ini dapat apa,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, kepemilikan pribadi ini perlu diperjelas regulasinya. Artinya saat bangunan milik pribadi sudah ditetapkan sebagai BCB maka maka perlu diperjelas hak dan kewajibannya.

“Hak yang diterima misalnya dapat biaya perawatan dalam bentuk hibah. Persoalannya, hibah tidak bisa diberikan setiap tahun kepada orang yang sama,” ungkapnya.

Cholid mengatakan, Di UU BCB yang ada saat ini juga belum memberi regulasi yang jelas termasuk pemberian anggaran kepada BCB milik pribadi. Hal ini yang membuat pemerintah daerah belum berani memberikan biaya perawatan secara berkala. “Jadi regulasi perlu diperjelas agar tidak melanggar,” katanya. (*)

BERITA REKOMENDASI