Bendahara YIS Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Tulis Nilai Ijazah

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Bendahara Yogyakarta Independent School (YIS), Supriyanto tidak pernah menyuruh untuk memasukkan nilai mata ‘Pendidikan Agama dan Budi Pekerti’ serta ‘Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan’ ke dalam ijazah salah seorang murid berinisial Adl. Dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang memasukkan dua nilai mata pelajaran tersebut yakni staf administrasi atas perintah kepala sekolah. Hal itu diungkapkan kuasa hukum terdakwa, Odie Hudiyanto saat membacakan nota keberatannya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Kamis (16/09/2021).

“Keterangan Veronika Swanti, Wiwin Prati Wanggini, Kencana Devia Candra dan Benedikta Setiyani yang menerangkan bahwa yang memasukan nilai ke dalam ijazah adalah staf admnistrasi atas perintah dari kepala sekolah. Dengan demikian pasal 266 ayat 1 KUHP yaitu terdakwa menyuruh kepada Anna Indah Sylvana untuk memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik adalah tidak terbukti,” tegas Odie Hudiyanto.

Kuasa hukum juga membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan jika terdakwa menyuruh Anna Indah Sylvana untuk memasukan keterangan palsu dalam Ijazah pada Oktober 2016. Padahal faktanya ijazah tersebut sudah dikeluarkan SD Karitas dengan nilainya tertanggal 8 Juni 2016.

“Sebagaimana Keterangan Tri Nur Hadiati, Kepala Sekolah SD Karitas pada persidangan tanggal 6 September 2021. Dengan demikian peristiwa hukum tersebut adalah ghoib alias tidak pernah ada,” jelasnya.

Hal itu juga diperkuat dengan keterangan terdakwa pada persidangan tanggal 9 September 2021 yang memberikan keterangan ijazah untuk siswa SD YIS sudah ditanda-tangani Tri Hadiati selaku Kepala Sekolah SD Karitas pada bulan Juni 2016. Ijazah tersebut sudah ada nilainya ketika diantar oleh terdakwa kepada Tri Nur Hadiati pada bulan itu.

“Bahwa dengan demikian terbukti jika surat dakwaan jaksa dan surat tuntutan jaksa yang mendakwa Supriyanto bin Sugimin menyuruh Anna Indah Sylvana untuk memasukan nilai agama dan PPKn ke dalam Ijazah SD atas nama Adl tidak terbukti karena peristiwa hukum menyuruh memasukan nilai agama dan PPKn di bulan Oktober 2021 adalah tidak pernah,” tegasnya.

Dalam pledoi yang dibacakannya, Odie Hudiyanto juga menyatakan Adl merupakan Warga Negara Asing (WNA) saat mendaftar di YIS sehingga secara aturan tidak ada kewajiban sekolah memberikan pelajaran agama dan PPKn. Aturan itu itu menurut kuasa hukum telah diatur dalam ketentuan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014.

Selain itu dalam perkara ini tidak ada kerugian yang dialami oleh pelapor Erika Handriati (orangtua Adl) karena sudah mengakui ijazah SD atas nama Adl adalah sah. Bahkan ijazah tersebut sudah dipergunakan Erika Handriati untuk menyekolahkan anaknya di SMP Olifant.

“Tanpa ada masalah. Nilai agama dan PPKn di dalam ijazah oleh Diknas Propinsi dan Kemendiknas RI dinyatakan tidak palsu,” imbuhnya.

Menanggapi nota keberatan terdakwa, JPU Siti Muharjanti langsung mengajukan replik kepada majelis hakim. Jawaban atas pledoi kuasa hukum itu akan dibacakan jaksa pada sidang berikutnya yang dijadwalkan digelar Senin (20/09/2021) mendatang.

Sementara itu ditemui usai persidangan, Erika Handriati menyatakan jika ijazah tersebut telah ditandatangani Kepala Sekolah SD Karitas pada Juni 2016 maka artinya yang ditandatangani itu merupakan ijazah tanpa ada nilainya. Pasalnya Anna Indah Sylvana baru bekerja di YIS pada Agustus 2016.

“Kalau saksi Kepala Sekolah SD Karitas mengaku telah menandatangani pada bulan Juni 2016, bagaimana pengacara bisa menjelaskan bahwa tulisan di dalam ijazah tersebut milik Anna Indah Sylvana? Anna Indah Sylvana baru bekerja di YIS bulan Agustus. Artinya kepala sekolah menandatangani ijazah tanpa nilai, karena tadi dalam pembelaannya dikatakan ijazah ditandatangani kepala sekolah SD Karitas bulan Juni 2016,” terangnya.

Ia juga menyatakan jika anaknya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) saat akan mendaftar di YIS tahun 2013. Bahkan Adl pada 2006 telah mengajukan sertifikat kewarganegaraan yang dikabulkan Kemenkum HAM tahun 2009.

Menanggapi perihal Adl yang melanjutkan pendidikan ke Olifant, Erika Handriati menegaskan jika anaknya masuk ke sekolah tersebut tanpa menggunakan ijazah karena saat itu surat tersebut berada di Kepolisian untuk barang bukti. Adl menurut Erika Handriati bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMP melalui dewan pendidikan dalam program penyelematan pendidikan anak.

Terkait pernyataan dalam pembelaan tentang mata pelajaran agama dan PPKn telah diajarkan di YIS, Erika Handriati justru mempertanyakannya. Ia meminta bukti silabus pembelajaran maupun rencana kurikulum YIS jika dua mata pelajaran itu benar diajarkan. (Van)

BERITA REKOMENDASI