Berdiri di Sultan Ground, Warga Lempuyangan Tolak Pengosongan Rumah Dinas PT KAI

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Warga Jalan Hayam Wuruk Bausasran Danurejan Yogyakarta resah setelah menerima surat dari PT KAI yang meminta untuk mengosongkan komplek rumah dinas kawasan Lempuyangan hingga batas waktu tanggal 15 Februari 2021. Warga sangat keberatan dengan keputusan tersebut karena status tanah yang ditempati merupakan Sultan Ground dan penghuninya selama ini selalu melaksanakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilainya mencapai Rp 19 juta.

Dari sebanyak 13 unit rumah dinas di kawasan Lempuyangan, hanya kediaman yang dihuni Chandrati Paramita saja yang mendapat peringatan pengosongan. Padahal ia dan keluarga telah menempati rumah yang berdiri di tanah seluas 1.304 meter persegi tersebut sejak tahun 1975 saat ayahnya yang bernama Soehadi Masdoeki masih aktif berdinas sebagai Kepala Daerah Operasi (Kadaops) di Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Ibu satu orang anak ini mengungkapkan setelah ayahnya pensiun bahkan meninggal, rumah tersebut masih ditempati oleh keluarganya hingga saat ini. Sejak awal menempati dahulu pihak PT KAI yang ketika itu bernama PJKA tidak pernah meminta pengosongan terhadap rumah dan bangunan tersebut, baru kali ini setelah 46 tahun ditempati mulai ada upaya meminta Chandrati Paramita untuk hengkang dengan dijanjikan ganti rugi senilai Rp 25 juta.

“Dahulu orang tua saya menempati rumah dinas ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Panitia Perumahan PJKA daerah Inspeksi 6 Dari Resplorasi Tengah No. I.6/3/Rd/75 tertanggal 21 Januari 1975. Ditetapkan bahwa yang dapat menempati rumah tersebut diantaranya adalah keluarga yang namanya tercantum dalam surat itu,” kata Chandrati Paramita, Jumat (12/02/2021).

Permasalah mulai muncul pada akhir November 2020 silam. Chandrati Paramita didatangi petugas dari PT KAI yang memintanya untuk mengosongkan rumah tersebut. Pihak PT KAI menilai Chandrati Paramita telah tak memilik hak lagi untuk tinggal di komplek rumah dinas itu

Bahkan ia juga diminta untuk menandatangani berita acara yang belakangan diketahui ternyata merupakan surat kesediaan mengosongkan rumah secara sukarela. Setelah mengetahui jika surat yang ditandatangani tersebut merupakan pernyataan kesediaan mengosongkan rumah, Chandrati Paramita segera mencabutnya namun pihak PT KAI tetap menganggap tanah dan bangunan itu milik institusi.

“PT KAI membalas surat pada 8 Februari lalu dan menyatakan jika pihak mereka pemilik rumah dinas ini dan tidak mengakui adanya pencabutan surat pernyataan tersebut. Malahan pihak PT KAI akan tetap melakukan pengosongan pada 15 Februari mendatang,” ungkapnya.

Kuasa hukum Chandrati Paramita, Fahrur Rozi SH menegaskan tanah tersebut merupakan bagian dari Sultan Ground jadi PT KAI tidak memiliki hak meminta penghuninya untuk pergi. Kuasa hukum dari LBH Agraria ini juga menyatakan jika Chandrati Paramita merupakan pihak yang ditetapkan untuk menempati rumah tersebut sesuai dengan surat penetapan yang dikeluarkan PJKA.

“Setelah habis hak pakai yang diberikan Kraton Yogyakarta kepada perusahaan Kereta Api zaman kolonial yaitu pada 31 Desember 1971 maka tanah dan bangunan kembali menjadi milik pihak kraton. Jika memang tanah itu diminta seharusnya yang meminta maupun mengosongkan adalah pihak kraton, bukan PT KAI karena tanah itu merupakan Sultan Ground,” tegas Fahrur Rozi didampingi Gabriel Haryanto SH dan Samudera Ali Syahbana SH.

Kuasa hukum kini telah mengirimkan surat kepada pihak kraton untuk menanyakan perihal Sultan Ground yang kini ditempati Chandrati Paramita. Ia berharap akan ada komunikasi tiga pihak antara kraton, PT KAI dan kliennya guna menyelesaikan permasalahan ini.

“Pihak PT KAI tidak ada dasar untuk melakukan pengosongan. Kalau memang benar PT KAI melakukan pengosongan secara paksa maka kami akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata,” pungkasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI