Cegah Harga ‘Nuthuk’ dengan Digitalisasi Pariwisata

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi menilai perilaku nuthuk harga bisa saja terjadi di industri wisata karena ulah oknum nakal. Solusinya, layanan pariwisata perlu transformasi dengan berbasis digital. Hal ini disampaikan legislator Dapil DIY tersebut menyoroti ramai dibicarakannya harga ‘nuthuk’ pecel lele hingga mencapai Rp 37 ribu yang dialami wisatawan saat makan di kawasan Malioboro baru-baru ini.

“Saya usulkan kawasan pariwisata menerapkan transaksi elektronik (digitalisasi pariwisata), agar tidak ada lagi pungutan liar, entah itu di parkir atau harga makanan yang dibuat nutuk,” jelas Subardi disela perbincangannya dengan perwakilan rumah aspirasi miliknya di Jalan Soka Baciro Gondokusuman Yogyakarta, Minggu (30/05/2021).

Ia mengatakan memang saat ini bank milik Pemda DIY Bank BPD menerapkan transaksi elektronik di kawasan wisata Yogyakarta melalui apalikasi Qris Ultimate Aoutomated Transactoon (QUAT). Hanya saja, aplikasi untuk transaksi elektronik seperti pembelian tiket, souvenir dan aneka kuliner belum berlaku menyeluruh di DIY.

“Cakupannya perlu diperbanyak, targetkan dalam beberapa bulan sudah terpasang di lokasi wisata mana saja. Digitalisasi di kawasan wisata akan memperbaiki manajemen wisata di Yogyakarta,” kata Mabh Bardi, sapaan akrabnya.

Ketua DPW NasDem DIY itu menambahkan untuk menyukseskan layanan digital ini, Pemda DIY disarankan gencar sosialisasi. Menurut Subardi banyak pelaku wisata yang belum terbiasa dengan teknologi dan tidak mengerti penggunaannya.

“Pemda perlu gencar sososilisasi. Aplikasinya harus disampaikan kepada para palaku wisata agar tidak ada missed di lapangan. Yang jelas, sistem ini akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Uang yang masuk tidak akan bocor, semua transparan dan terinput rinci. Tidak ada permainan harga,” tuturnya.

Soal penjual makanan yang nutuk harga, belakangan muncul sikap resmi dari Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM). Organisasi itu menyatakan pelaku nutuk harga bukan dari anggotanya. Subardi pun mengapresiasi sikap PPLM. Anggota Komisi VI itu menilai, organisasi ini menjadi bagian dari perkembangan Malioboro yang turut menjaga kenyamanan wisatawan.

“Sejak awal saya menduga kejadian ini tidak mungkin dari anggota paguyuban. Saya tahu mereka menjaga reputasi Malioboro sejak puluhan tahun. Sebagai dukungan saya kepada mereka, rumah aspirasi saya di Kota Yogya kini diketuai oleh salah satu mantan pengurus Koperasi pedagang Malioboro,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI