Cholid Mahmud Tegas Menolak Permendikbudristek No 30/2021

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Cholid Mahmud dengan tegas menolak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 30/2021. Ia menilai di dalamnya terdapat pasal yang justru memberikan peluang terjadinya seks bebas. Hal ini tentu saja bertentangan dengan norma bangsa, apalagi agama.

Cholid Mahmud mengungkapkan Permendikbudristek No 30/2021 ini sebenarnya senafas dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang batal disahkan. Judul Permendikbudristek No 30/2021 adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan RUU PKS lingkupnya lebih umum lagi yaitu seluruh wilayah negara.

“Dari keduanya sama, mengangkat tema utama yaitu tentang kekerasan seksual. RUU PKS saja batal disahkan, namun malah ada Permendikbudristek No 30/2021 tersebut,” kata Cholid Mahmud di kawasan Timoho Yogyakarta, Selasa (16/11/2021).

Dalam Permendikbudristek No 30/2021 terdapat frasa ‘tanpa persetujuan korban’ maupun ‘tidak disetujui oleh Korban’. Ini artinya menurut Cholid Mahmud jika seorang korban menyetujui maka artinya tidak termasuk bentuk kekerasaan seksual.

“Nuansa dalam RUU PKS dan Permendikbudristek No 30/2021 adalah sama, yaitu melegalkan seks bebas yang bertentangan dengan norma hukum dan norma susila di Indonesia. Jika dalam RUU PKS nuansa seks bebas disembunyikan dalam Bab I pasal 1, sedangkan dalam Permendikbudristek justru sangat transparan dimasukkan dalam pasal 5,” jelasnya.

Senator asal DIY ini juga merasa heran, mengapa harus ada Permendikbudristek No 30/2021ini. Padahal jika sebenarnya ingin mencegah kekerasan seksual sudah ada KUHP yang justru lebih lengkap pasal-pasal pidana yang mengatur di dalamnya.

Mestinya semangat regulasi di tanah air menurut Cholid Mahmud merujuk kepada Pancasila dan UUD 45. Sementara Permendikbudristek No 30/2021 jelas-jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbagai macam bentuk tindakan perzinaan, pemerkosaan dan pencabulan jelas-jelas bertentangan dengan jiwa dan ruh Pancasila serta UUD 1945, baik perbuatan itu dengan persetujuan korban atau tanpa persetujuan korban. Agama-agama di Indonesia melarang seks bebas dalam berbagai macam bentuknya dan hubungan seks hanya dibenarkan melalui perkawinan yang sah.

“Maka sudah keharusan Permendikbudristek No 30/2021 harus dicabut dan direvisi sejalan dengan Pancasila dan UUD 45. Tidak ada kompromi lagi,” tegasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI