Datangi Kejati, PBB DIY Tanyakan Kejelasan Kasus

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) mendatangi kantor Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Kamis (30/09/2021). Kedatangan ormas ini untuk menanyakan perihal kasus restrukturusasi kredit palsu yang sudah menyeret terdakwa M, staf mikro kredit bank nasional KCP Pasar Tajem ke meja hijau. Walau telah ada seorang terdakwa, namun dua tersangka lain yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda DIY yaitu DR dan RM hingga saat ini belum disidangkan.

Ketua DPD DIY PBB, Gabriel Ambo Saragi mengatakan restrukturisasi kredit palsu dilakukan ketiga tersangka pada korban Gerhard Lumban Tobing dengan tanda tangan palsu. Bahkan orangtua Gerhard Lumban Tobing dari Batak hingga menyempatkan datang ke Yogya untuk meluruskan karena tidak pernah minta kiriman uang.

Gabriel Ambo Saragi menambahkan sudah dua kali sidang tuntutan terhadap terdakwa M di PN Sleman ditunda dan jaksa penuntut umum (JPU) Bayu Danarko SH justru pindah. “Juga alasan yang disebutkan bank bahwa restrukturisasi kredit karena keluarga korban di Batak membutuhkan kiriman uang, ini melukai perasaan kami warga Batak,” kata Gabriel Ambo Saragi.

Korban Gerhard Lumban Tobing mengungkapkan pada tahun 2017 ia mengajukan pinjaman Rp 90 juta dengan jaminan 9 unit sepeda motor untuk usaha rental motor. Ia sempat 14 kali melakukan angsuran dari tempo kredit 3 tahun. “Namun karena usaha sulit akhirnya saya menyerah dan mempersilakan jaminan 9 motor saya diambil dan hutang dianggap lunas,” terangnya.

Namun sesudah mengambil dua motor jaminan, Agustus 2018 tanpa sepengetahuan korban, dilakukan restrukturisasi kredit oleh pihak bank KCP Pasar Tajem. DR selaku Branch Manager KCP memerintahkan terdakwa M untuk meminta tanda tangan, dokumen korban sebagai kelengkapan persyaratan dan RM anggota mitra mikro menyiapkan dokumen. Setelah terkumpul dilakukan analisis kredit untuk membuat draft adendum restrukturisasi kredit korban.

Merasa pengajuan restrukturisasi bukan tanda tangannya, korban tidak mau. menandatangani addendum III. Hingga dilakukan pengecekan di Laboratorium Kriminalistik Semarang terbukti tanda tangan korban dipalsukan. “Saya. pikir hutang saya sudah lunas dengan menyerahkan motor jaminan, tapi malah dilakukan restrukturisasi yang merugikan dan melukai hati kedua orang tua dan warga Batak,” ujarnya.

Rombongan diterima Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DIY Saptana Setyabudi SH MH yang meminta untuk menunggu pembacaan tuntutan pada M yang sudah dijadwalkan Senin (04/10/2021) di PN Sleman. “Tunggu saja tuntutan pasti akan disampaikan,” ucap Saptana. (*)

BERITA REKOMENDASI