Demokrat Kota Yogyakarta Datang Polresta Minta Perlindungan Hukum

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta mendatangi Kantor Polresta Yogyakarta untuk meminta perlindungan hukum sebagai antisipasi pasca KLB Sibolangit, Selasa (23/03/2021). Mereka menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 di Sumatera Utara adalah ilegal dan inkonstitusional.

Plt Ketua DPC Partai Demokrat Rini Hapsari menjelaskan Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat (GKP-PD) yang kemudian dilaksanakan KLB Partai Demokrat merupakan kegiatan ilegal, inkonstitusional dan melawan hukum. KLB Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, dan penggunaan atribut.

“Produk yang dihasilkan juga bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum Dan HAM RI Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, yang juga telah tercatat dalam Lembaran Negara,” terang Rini.

Kedatangan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta diterima oleh Kabag Ops Bayu Dewasto dan Kasat Intelkam Sancoko. Dalam surat permohonan perlindungan hukum tersebut menyebutkan patut diduga ada pihak-pihak yang secara ilegal akan mengatasnamakan Kepengurusan DPP PD, membentuk kepengurusan di daerah (DPD/DPC), menggunakan Lambang (atribut partai) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

Guna mengantisipasi kemungkinan tersebut, DPC Partai Demokrat Kota Yogyakarta meminta kepada Polresta untuk memberikan perlindungan hukum dengan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas. “Karena tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum,” tegas Rini.

Rini menegaskan partainya solid dan setia dengan hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta. Hasil itu secara resmi telah tertuang dalam Kemenkumham telah mengesahkan dalam Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020). Juga, telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (No. 15 Tanggal 19 Februari 2021). “Ketua Umum yang diakui oleh Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono, ” ucap Rini.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta itu meminta partisipasi aktif masyarakat dapat menginformasikan jika ada penggunaan simbol Demokrat yang melawan hukum. Karena dapat diancam lima tahun penjara seperti tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. “Masyarakat dapat menginformasikan jika ada pihak-pihak (perseorangan/kelompok) yang melakukan tindakan pelanggaran itu,” ujar Rini. (*)

BERITA REKOMENDASI