Dewan Pertanyakan Penarikan Raperda BPR Syariah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Anggota Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fauzan meminta eksekutif memberikan alasan perihal penarikan raperda BPR Syariah. Ia menegaskan penggabungan Bank Syariah Nasional tidak terkait langsung dengan BPR Syariah.

Politisi PKS itu juga mengungkapkan pemisahan BPD Syariah tidak bisa menjadi alasan lantaran ada perbedaan skala prioritas kebijakan. BPR Syariah jelas-jelas kebijakan yang tercantum dalam RPJMD, sementara BPD Syariah nantinya urusan penyetoran modal.

“Kami di DPRD mempertanyakan komitmen Walikota menjalankan raperda RPJMD secara konsisten,” ucap Wakil Ketua Komisi A itu.

Sebelumnya Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mencabut kembali raperda terkait pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembeayaan Rakyat (BPR) Syariah yang telah masuk RPJMD. Penarikan tersebut tercantum dalam surat resmi perihal perubahan program pembentukan perda APBD Perubahan 2021 yang dikirim kepada DPRD Kota Yogyakarta pada 19 Agustus 2021 lalu.

Surat tersebut menyebutkan berdasarkan surat Walikota Jogja Nomor: 188/825 tanggal 19 Maret 2021 perihal pengiriman raperda, maka mempertimbangkan dua hal. Pertama , adanya penggabungan bank syariah milik pemerintah menjadi satu perusahaan yaitu Bank syariah Indonesia, yang mengakibatkan perubahan peta bisnis di perbankan syariah. Kedua, adanya pemisahan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY secara mandiri. (*)

BERITA REKOMENDASI