Dua Tahun Tak Laporkan Pajak, Direktur Perusahaan Jadi Pesakitan

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil Dirjen Pajak DIY, Agustin Siswandari hadir sebagai saksi dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Kamis (18/02/2021). Sidang perkara perpajakan itu menyeret nama Robinson Saalino selaku Direktur PT Gunung Samudera Tirtomas (GST) yang didakwa karena tak melaporkan pajak selama dua tahun.

Agustin Siswandari di hadapan Ketua Majelis Hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti SH MH mengatakan wewenang untuk memberikan teguran atau imbauan kepada wajib pajak, ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dimana wajib pajak terdaftar. Di sana nantinya ada petugas Account Representative (AR) pengampu beberapa wajib pajak untuk memberikan konsultasi maupun bimbingan perpajakan.

Agustin Siswandari menyampaikan dari analisis yang dilakukan, PT GSP tak melakukan pelaporan pajak selama dua tahun yakni sejak 2017 – 2018. Besaran kewajiban pajak yang belum dibayarkan tersebut nilainya mencapai Rp 4,3 miliar dan dianggap merugikan pendapatan bagi negara.

“Untuk pemeriksaan bukti permulaan diawali dari adanya IDLP atau Informasi Data Laporan dan Pengaduan. Dari IDLP tersebut lalu dilakukan analisa oleh tim dan hasil penelitian diperoleh data bahwa PT GST belum melakukan seluruhnya pelaporan perpajakan,” ungkapnya.

Ia menambahkan apabila wajib pajak tidak merespon ataupun merespon namun angkanya belum sesuai, maka itu bisa dipindahkan ke pemeriksaan. Atau apabila menurut analisa ada indikasi tindak pidana maka itu akan diteruskan ke kantor wilayah di atasnya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Oleh kami dilakukan analisa tim, mencari tambahan data dengan melakukan tindakan intelijen. Dari hasil analisa itu dilakukan penelaahan dan disimpulkan bahwa memang ada dugaan tindak pidana oleh PT GST sehingga diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebenarnya saat itu surat teguran telah dilayangkan dan terdakwa telah memberikan komitmen hingga tanggal 31 Desember 2019. Namun hingga batas waktu tersebut wajib pajak tetap tidak melakukan pembayaran.

Dalam persidangan ini Robinson Saalino mengaku memang diberi tenggat waktu untuk melakukan pembayaran pajak hingga tanggal 31 Desember 2019, namun ia belum bisa membayarnya. Robinson Saalino kemudian meminta untuk dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara mencicil, tetapi niatnya tersebut tidak bisa terwujud.

Kuasa hukum terdakwa, Agung Pamula Ariyanto SH menegaskan tetap akan mengikuti jalannya persidangan. Pembelaan bagi kliennya telah disiapkan untuk menghadapi sidang-sidang berikutnya

“Harapan untuk kasus seperti klein kami ini hendaknya mengedepankan konsep pemidanaan itu ditempatkan paling akhir dengan mengedepankan sosilaisasi, termasuk sosialisasi terhadap penegakkan hukumnya. Selama ini wajib pajak tidak tahu dampak jika tak melaporkan SPT itu seperti apa,” tegasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI