Eksportir Benih Lobster Gugat KKP

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – PT Teladan Cipta Samudra (TCS) salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor benih Lobster ini pun mengaku rugi terkait adanya penghentian penerbitan Surat Keterangan Waktu Pengeluaran (SKWP) izin ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerugian tersebut tak hanya dirasakan perusahaan, tapi juga seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan.

“Seluruh mitra dan ratusan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan kami juga mengalami kerugian yang sangat besar akibat pemberhentian sepihak ini,” ujar Direktur Utama PT TCS, Raditya Nursasongko, Sabtu (28/11/2020).

Pengusaha ekportir benur asal Yogya yang berkantor di Tangerang ini mengaku diperlakukan tidak adil oleh KKP. Raditya mengatakan selama ini perusahaannya merasa tidak menemukan kesalahan atau kelalaian saat menjalankan kegiatan ekspor tersebut selama perusahaan ditunjuk menjadi eksportir benur dan terdaftar secara resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang lebih mengherankan lagi pemberhentian itu dilakukan oleh KKP melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan mengirimkan pesan singkat WhatsApp (WA) ke staf perusahaan. Padahal pemberhentian suatu kerjasama wajarnya dilakukan dengan disertai surat resmi sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah.

Merasa dirugikan, PT TCS tim kuasa hukumnya membuat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Tim kuasa hukum PT TCS, Suhadi SH menegaskan tak ditemukan kesalahan atau kelalaian yang ada di perusahaan milik kliennya saat menjalankan kegiatan eksport.

Sebelumnya PT TCS telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara tertulis, bahkan melalui surat permohonan klarifikasi serta somasi kepada KKP namun hal itu tidak ditanggapi. Dengan adanya gugatan perdata tersebut ia berharap KKP dapat memperbaiki sistem perizinan yang adil dan berkepastian hukum bagi perusahaan eksportir benih bening lobster.

“Kami juga berharap langkah hukum yang klien kami lakukan ini mendapat perhatian serius dari bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat lebih mengawasi Kementrian yang ada di bawah beliau. Agar semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dapat berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan oknum diantara perusahaan dan Kementrian,” tandasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI