Fraksi PKS Yogyakarta Menolak Kirim Perwakilan Pansus

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – DPRD Kota Yogyakarta mengakhiri masa persidangan di jelang ujung tahun ini, tanpa peranan seluruh fraksi. Ada satu fraksi yaitu F-PKS yang enggan berperan ataupun terlibat dalam proses pembahasan di tiga raperda sekaligus yang akan dibahas menjelang akhir tahun 2021.

Ketiga raperda itu merupakan hasil perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2021, yang akan diselesaikan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya satu bulan kedepan. Ketiganya adalah raperda pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, raperda Penyelenggaraan Berizinan Berusaha dan raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Melalui rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (04/11/2021), Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti berkewajiban menjelaskan ketiga raperda tersebut. Agenda rapat paripurna itu juga menetapkan pembentukan panitia khusus (Pansus) di masing-masing tiga raperda. Dari susunan keanggotaan di tiga pansus tersebut semua fraksi mencantumkan delegasi, kecuali F-PKS.

Saat dikonfirmasi Ketua F-PKS DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti membenarkan fraksinya memilih tidak ambil bagian dalam penyusunan tiga raperda tersebut. Tidak ada satupun anggota fraksinya yang masuk di pansus. “Benar, kami menerima surat dari pimpinan dewan untuk mengirimkan perwakilan fraksi yang duduk di pansus, namun kami memilih tidak mengirimkan,” terangnya.

Setidaknya dua alasan yang mendasari sikap F-PKS menolak terlibat dalam pansus di tiga raperda tersebut. “Yang pertama adalah karena kami menilai keputusan terkait perubahan Propemperda 2021 tidak sah, sementara ketiga raperda itu dihasilkan dari sana,” terang Jalumurti.

Ia menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan saat rapat paripurna perihal perubahan propemperda 2021, hingga akhirnya muncul tiga raperda tersebut, tidaklah sah. Menurutnya, saat itu pimpinan sidang tidak membuka mekanisme musyawarah mufakat ataupun opsi pengambilan keputusan melalui voting.

Jalumurti mengatakan secara prosedur paripurna perubahan propemperda yang melahirkan tiga raperda tersebut tidak sah karena menyalahi tata tertib. “Kita sebetulnya sudah meminta ulang rapat paripurna tapi tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Kedua, yang menjadi alasan F-PKS tidak bergabung di tiga pansus tersebut terkait dengan pendeknya waktu pembahasan tiga raperda. “Hanya dalam waktu satu bulan. Itu waktu tidak cukup menyelesaikan raperda dengan kualitas yang lebih baik. Kalau kami itu baiknya dilakukan tahun depan,” katanya.

Jalumurti menegaskan sudah seharusnya semua keputusan berangkat dari tata tertib. Selain itu juga pentingnya memperhatikan alokasi waktu pembahasan raperda yang cukup, sehingga kesannya tidak dipaksakan selesai dalam waktu yang pendek.

Sementara itu ketika dikonfirmasi Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko mengaku menghormati sikap politik yang diambil Fraksi PKS. Menurutnya, setelah surat yang dilayangkan ke pimpinan DPRD, pihaknya sudah mencoba melakukan komunikasi dan klarifikasi. Hasilnya, Fraksi PKS tetap memutuskan tidak mengirimkan anggotanya ke tiga pansus raperda. “Ya kami hormati sikap politik PKS,” katanya.

Terhadap pansus sendiri, Danang mengatakan, akan tetap berjalan seperti biasanya. Meski tanpa kehadiran anggota Fraksi PKS. Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah. (*)

BERITA REKOMENDASI