Hasto Wardoyo Temui Keluarga Berisiko Stunting di Desa Bugel

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), yang oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, bersama drg. Agus Suprapto, M.Kes. selaku Kepala Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertemu langsung dengan keluarga berisiko stunting di Desa Bugel, Panjatan, Kulonprogo, Yogyakarta, Jumat siang (24/9/2021).

Agenda yang merupakan Sosialisasi, Advokasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama mitra kerja ini turut dihadiri Drs. Sutedjo selaku Bupati Kulonprogo. Sebelumnya, BKKBN telah meluncurkan Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting) bersama Kemenko PMK, secara hybrid online dan offline dari Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Jumat pagi (24/9/2021).

Dokter Hasto mengaku siap bekerja keras untuk mencapai target menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen di 2024 untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 sesuai amanat Presiden Jokowi. Dalam sambutannya, Sutedjo menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus berupaya menurunkan angka stunting. Salah satunya dengan cara inovasi di bidang teknologi informasi melalui aplikasi yang bisa digunakan untuk memantau kondisi ibu hamil dan bayinya. Hasilnya, pada tahun 2020, prevalensi stunting di Kulonprogo ada di angka 11,8 persen.

Sementara itu, Agus menyampaikan, keberhasilan Program Percepatan Penurunan Angka Stunting akan berhasil jika dilakukan dengan tepat sasaran dan kerja keras, dengan melibatkan dukungan dari semua pihak bersama para mitra yang terkait. Dokter Hasto menuturkan kepada keluarga yang hadir bahwa stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.

“Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Penting dipahami, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting,” ujarnya.

Disampaikan, satu hal yang harus di pahami bersama adalah stunting itu bisa diatasi. Agar tidak menjadi stunting bisa dikoreksi di 1.000 HPK. Sehingga, ketika bayi lahir sampai 2 tahun ini masih bisa dilakukan antisipasi dan intervensi supaya tidak menjadi stunting.

Dalam mengatasi stunting, terang Dokter Hasto, BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia. PKB/PLKB nantinya akan menjalankan pendampingan kepada keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan. Misalnya, mendorong calon pengantin agar mau melakukan pemeriksaan sebelum menikah dan hamil.

Selain tetap mengoptimalkan pelayanan melalui kader posyandu, BKKBN juga melakukan penanganan dari hulu ke hilir. Dimulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya. “Banyak perempuan Indonesia yang hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting,” ungkapnya.

BKKBN sudah meluncurkan program siap nikah dan kedepannya calon pasangan usia subur atau calon pengantin harus mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Calon pengantin akan diminta untuk mengisi platform yang berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah stunting. Platform sedang disiapkan secara bersama-sama oleh BKKBN dan Kementerian Agama (Kemenag).

“BKKBN tidak akan mempersulit dan menggagalkan orang menikah. Apabila ada yang tidak memenuhi syarat untuk hamil. Maka, BKKBN tentu tidak melarang untuk menikah tetapi akan memberikan masukan dan saran-saran untuk tidak hamil dulu sebelum kesehatannya memenuhi syarat,” imbuhnya.

Semua hal ini dilakukan untuk memastikan calon pasangan suami istri dan atau perempuan yang sudah menikah dan ingin hamil memiliki kriteria kesehatan yang baik untuk memproduksi, mengandung serta melahirkan anak yang sehat dan berkualitas. Saat ini, kata Dokter Hasto, bayi lahir saja sudah 23% prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6%. Artinya dari angka 23% muncul dari kelahiran yang sudah tidak sesuai standar.

“Hal lain yang menyebabkan stunting adalah sebanyak 11,7% bayi terlahir dengan gizi kurang yang diukur melalui ukuran panjang tubuh tidak sampai 48 sentimeter dan berat badannya tidak sampai 2,5 kilogram,” terangnya.

Tidak hanya itu, lanjut Dokter Hasto, tingginya angka stunting di Indonesia juga ditambah dari bayi yang terlahir normal akan tetapi tumbuh dengan kekurangan asupan gizi sehingga menjadi stunting. Jadi, yang lahir normal pun masih ada yang kemudian jadi stunting karena tidak dapat ASI dengan baik, kemudian asupan makanannya tidak cukup.

Dokter Hasto menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencegah lahirnya bayi-bayi stunting di dalam keluarga dengan cara menyiapkan betul remaja putri yang akan menikah harus sehat. Ibu-ibu yang akan menambah lagi anaknya harus sehat juga. “Jangan terlalu muda untuk hamil kurang dari 20 tahun, jangan terlalu tua untuk hamil lebih dari 35 tahun dan terlalu sering kurang dari 3 tahun sudah hamil lagi dan terlalu banyak. Ingat, 2 anak lebih sehat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan sosial (bansos) paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada keluarga beresiko stunting. Dan, bantuan 2000 masker agar warga Desa Bugel tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan dan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dalam beraktivitas sehari-harinya. (*)

BERITA REKOMENDASI