Jelang Pemilihan, MuliA Temukan Penyelewengan Bantuan PKH-BKK

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Tim hukum pasangan calon (Paslon) Pilkada Sleman nomor urut 02 Sri Muslimatun-Amin Purnama menemukan penyelewengan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK). Temuan ini didapat dari hasil penelusuruan para relawan 02 di lapangan.

Para relawan menemukan bukti-bukti berupa leaflet, kalender, brosur dan video kampanye salah satu paslon di forum pertemuan PKH-BKK. Lokasi temuan di beberapa dusun di Kapanewon Ngaglik sepanjang bulan November.

“PKH diduga dilibatkan dalam kampanye paslon tertentu, sedangkan BKK diduga ada penyelewengan dana untuk kepentingan paslon yang sama,” ujar Ketua tim hukum paslon 02, Heru Sulistio, Kamis (26/11/2020).

Atas temuan ini, ia mendatangi kantor Bawaslu Sleman. Ia bersama Surana selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan 02 meminta Bawaslu lebih aktif bergerak memantau indikasi awal terjadinya kasus pidana pemilu.

“Kami mendesak Bawaslu memantau temuan penyelewengan PKH dan BKK. Ini menjadi indikasi awal kasus dugaan pidana pemilu, yakni penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan salah satu paslon,” ujar Heru.

Terkait pidana pemilu, Heru mengacu pada Pasal 69 huruf H Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Aturan tersebut melarang kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Ancaman pidananya paling singkat 1 bulan penjara.

Pasal 71 Ayat (3) UU 10 2016 (UU perubahan kedua dari UU 1/2015 tentang Pilkada). Aturan tersebut melarang kepala daerah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Larangan ini berlaku enam bulan sebelum penetapan paslon.

“Aturannya sudah jelas melarang fasilitas negara dan anggaran negara untuk kepentingan Pilkada. Kami minta Bawaslu beritindak tegas. Aturan ini rawan dilanggar karena faktor dukungan kekuasaan,” tegas Heru.

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan sebagai indikasi awal dugaan tindak pidana pemilu. Diantaranya penambahan data penerima bantuan, waktu penyaluran bantuan yang diatur jelang pemilihan, dan penyertaan simbol-simbol paslon tertentu.

“Semua penyelewengan ini sudah kami kantongi sebagai bukti. Nanti kami bawa ke sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu),” ujar pengacara muda jebolan Fakultas Hukum UMY itu.

Penyelewengan program bantuan sosial yang dilaporkan relawan 02 dinilai sebagai niat jahat dalam perspektif hukum pidana. Ia pun meminta masyarakat menolak segala bentuk iming-iming memilih paslon tertentu, hanya karena mendapat bantuan.

“Kami ingatkan, bantuan tersebut adalah uang negara. Harus disalurkan tanpa ada penyelewengan. Kami berharap warga Sleman menolak iming-iming bantuan untuk kepentingan paslon tertentu,” tegasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI