Kasus Koperasi Larikan Dana Nasabah Rp 9 M, Keputusan Kejaksaan Dipertanyakan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Rohmidhi Srikusuma SH mempertanyakan keputusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY yang mengembalikan berkas penyidikan kasus penipuan yang menimpa seorang pengusaha bernama Herman Fermansyah (55) warga Tegalrejo Yogyakarta. Menurut Rohmidhi laporan yang dibuat kliennya di Polda DIY itu telah memenuhi unsur pidana sebagaimana pasal-pasal yang telah diterapkan penyidik.

Polda DIY dalam kasus ini menetapkan tiga orang dari pihak Koperasi DS sebagai tersangka masing-masing IW (46) awal Jakarta Timur, AF (37) dan TS (52) keduanya warga Cirebon Jawa Barat. Ketiganya dianggap bertanggungjawab atas kasus yang merugikan korban hingga Rp 9 miliar tersebut.

Penyidik menerapkan tiga pasal sekaligus yakni pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 46 junto pasal 16 undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Juga pasal 3 atau 4 undang-undang no 8 tahun 2010 tentang pencucian uang.

“Ini menunjukkan jaksa penuntut umum (JPU) tidak profesional dalam menangani perkara pidana. Karena jelas ada surat Jaksa Agung berkaitan tentang P-19 dimana menyatakan hanya dapat dilakukan sekali saja, namun ini dari JPU diduga telah melakukannya tiga sampai empat kali,” tegas Rohmidhi, Senin (28/03/2021).

Menurut Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) DIY ini, kepolisian telah berupaya keras untuk mencari dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut dengan dua alat bukti yang kuat. Setelah berkas dilimpahkan ke seharusnya kejaksaan menindaklanjutinya dengan segera membuat tuntutan.

Jika memang berkas terpaksa dikembalikan, menurutnya kejaksaan harus memberikan petunjuk yang jelas dimana letak ketidaksempurnaan sehingga kepolisian nantinya dapat melengkapi. Rohmidhi menegaskan, jangan sampai berkas dikembalikan namun petunjuk yang diberikan kejaksaan bersifat multi tafsir.

“Kalau ini pidana jangan sampai diarahkan perdata, karena itu nanti yang menentukan pengadilan. Tugas kepolisian nencari dan menetapkan tersangka, tinggal bagaimana jaksa membuat tuntutan. Semua itu nanti dibuktikan di pengadilan,” sambungnya.

Saat dihubungi, tersangka AF yang ketika itu menjadi kepala cabang di Yogya mengaku apa yang dilakukannya telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya sudah menjadi tugas dan kewajibannya saat itu untuk menawarkan produk kepada nasabah.

“Jika memang perbuatan saya terkait profesi saya sebagai marketing yang menawarkan jasa simpanan pinjaman, kemudian ketika ada permasalahan saya ditetapkan menjadi tersangka, artinya seluruh marketing di Indonesia juga sebagai tersangka,” katanya.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto menegaskan jajarannya akan melaksanakan apa yang diperintahkan terkait P19 dari kejaksaan. “Apakah perintahnya memperbaiki atau melengkapi segala sesuatu atau seperti apa, itu ada di penyidik. Kita semaksimal mungkin yang disarankan atau petunjuk dalam P19 tersebut,” tegasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, pihak Kejati DIY belum bisa memberikan pernyataannya. (Van)

BERITA REKOMENDASI