Keputusan Sepihak Bank, Debitur Menuntut Keadilan

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Seorang debitur merasa dirugikan dengan keputusan sepihak yang dilakukan pihak bank. Tanpa persetujuan, pihak bank tiba-tiba mengeluarkan surat restrukturisasi (pemberian keringanan) kepada debitur. Bank membuat surat permohonan palsu dengan merekayasa tandatangan debitur.

Peristiwa ini menimpa Gerhard Lumban Tobing, seorang nasabah sekaligus debitur dari salah satu bank BUMN kenamaan. Dengan adanya surat palsu tersebut Gerhard dibebani untuk membayar angsuran yang sama sekali tidak pernah ia mohonkan.

Kejadian berawal ketika Gerhard mengajukan kredit di kantor cabang bank KPC Pasar Tajem Maguwoharjo Depok Sleman pada awal tahun 2017 silam. Saat itu ia mengajukan pinjaman bank sebesar Rp 90 juta untuk usaha rental motor dengan jangka waktu selama 36 bulan.

Dari pinjaman itu tiap bulan ia berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp 3.625.000. Dalam pengajuan pinjaman itu Gerhard menjaminkan sembilan unit motor sebagai agunan.

“Ini merupakan pengajuan pinjaman saya yang kesekian kalinya. Awalnya dahulu saya mengajukan Rp 10 juta, kemudian karena dianggap debitur yang teratur melakukan pembayaran akhirnya saya ditawari lagi pinjaman Rp 30 juta, Rp 60 juta hingga Rp 90 juta,” kata Gerhard saat mendatangi Polda DIY, Selasa (12/07/2022).

Awalnya Gerhard bisa melakukan angsuran dengan lancar, namun pada Februari 2018 karena kesulitan keuangan akhirnya ia menyatakan jika sudah tak sanggup lagi melakukan pembayaran. Gerhard mempersilakan pihak bank untuk mengambil agunan yang telah ia jaminkan.

“Saat itu BPKB sembilan motor seluruhnya berada di bank, sedangkan unit kendaraan masih berada di rumah. Jaminan itu siap jika sewaktu-waktu pihak bank akan mengambil,” imbuhnya.

Ketika itu pihak bank melalui karyawan berinisial M datang untuk mengambil satu unit motor. Selanjutnya satu unit motor diantarkan sendiri Gerhard ke bank untuk diserahkan.

Namun setelah itu tidak ada kabar sama sekali dari pihak bank. Bahkan sisa tujuh motor jaminan tak diambil oleh pihak bank dan masih berada di rumah Gerhard dengan alasan tidak ada tempat untuk menyimpan kendaraan sebanyak itu.

Lalu tiba-tiba datanglah karyawan bank yang berinisial R menemui Gerhard. Ia mengatakan jika telah ada restrukturisasi dari pihak bank kepada Gerhard dengan angsuran yang lebih ringan. Dalam surat tersebut juga tertera tandatangan pimpinan KPC setempat.

“Saya tidak merasa dimintai persetujuan perjanjian oleh pihak bank untuk restrukturisasi tersebut. Bahkan setelah saya lihat ternyata tandatangan itu bukan tandatangan saya. Ini artinya tandatangan saya telah dipalsukan dalam surat itu,” tegasnya.

Yang membuat Gerhard merasa dirugikan, ia oleh pihak bank dibebankan kewajiban untuk membayar angsuran atas restrukturisasi tersebut. Gerhard telah mencoba menanyakan hal tersebut, namun pihak bank menyatakan bahwa itu telah masuk dalam sistem.

“Seharusnya jika seorang debitur mengajukan pinjaman, saat ia tidak bisa melakukan angsuran maka agunan yang diambil pihak bank sebagai jaminan. Namun ini malah tidak, justru keluar surat restrukturisasi. Saya tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi,” jelasnya.

Gerhard telah melaporkan kasus tersebut pada Desember 2018. Ia meminta pihak bank bertanggungjawab atas apa yang terjadi dan mendesak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Kuasa hukum korban, Gabriel Ambo Saragih SH menegaskan laporan tersebut telah menyeret seorang pelaku ke meja hijau. Ia menegaskan masih ada dari pihak bank yang seharusnya lebih bertanggungjawab atas kasus ini.

“Kami hanya meminta keadilan. Ini juga sebagai pelajaran bagi pihak bank agar tidak sepihak dalam memberikan keputusan, karena itu masalah uang nasabah maupun debitur,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Direktur Reskrimsus Polda DIY, AKBP FX Endriadi membenarkan adanya perkara yang dilaporkan tersebut. Ia menegaskan laporan saat ini tengah dalam proses gelar perkara. “Masih dalam proses gelar perkara,” katanya singkat. (Van)

BERITA REKOMENDASI