Kos-kosan ‘Short Time’ di Sleman Jadi Sorotan

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com. Sejumlah pondokan atau penginapan, di Kawasan kapanewon Depok Sleman, disalah gunakan fungsi dan tujuannya. Pondokan dengan kode tertentu seperti Las Vegas (LV). Pondokan tersebut bisa digunakan hanya hitungan hari dan jam, dan pengawasan sangat longgar.

“Penginapan short time ini, sudah banyak diketahui. Ini jelas melenceng dari fungsi perijinannya” kata Dr Andrie Irawan SH MH, dosen dan praktisi advokat dalam Focus Group Discussion, yang digelar LHKP PW Muhammadiyah DIY, di RM Genduk Wulan, Sabtu (13/11). Acara yang diselenggarakan Prokes ketat, menghadirkan Anti Martanti ST, Ketua Komisi A DPRD Sleman, Waljito SH ketua Front Masyarakat Madani, Dr Andre Irawan, H Riyanto dari DPMTSP Pemkab Sleman, dipandu Pemred Skh KR dan KRJogja.com, Octo Lampito.

Acara yang yang bertema ‘Pembangunan Karakter, Dinamika Pembangunan dan Ketaatan Hukum di Sleman’ menurut Nur Cahyo dari LHKP PW Muhammadiyah, selaku ketua panitia, acara tersebut diadakan karena adanya masukan masyarakat ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. “Kami
terpanggil, karena bagian permasalahan umat” katanya.

Menurut Andrie, adanya fenomena pondokan dengan tujuan tertentu atau ‘Open BO’, sekalipun harganya mahal, namun karena permintaan tinggi sehingga diterima. Masalah lainnya yang muncul dalam FGD tersebut, antaran lain café yang lokasinya di bantaran sungai, atau keberadaan ijin soal Menara telekomunikasi.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti, juga meminta kalau ada permasalahan segera dilaporkan ke DPRD. “Kami berjanji akan segera menindak lanjuti” kata Ani. Fungsi Legislatif akan turun ke lapangan, mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada eksekutif.

Sementara Waljito mengharap, laporan yang diberikan kepada legislatif segera ditindak lanjutkan dan Dewan harus segera beraksi. Jika masalah tersebut bisa mendapat ijin, harus dipertanyakan. “Namun jika belum berijin, mengapa didiamkan terus?” katanya.

Dalam FGD tersebut, munculah keluhan seperti dari Wasiyati, Aisyiah Sleman mengenai Perda Kos-kosan yang sudah bertahun-tahun tapi tak pernah disosialisasikan. Atau dari Herjoko PDM Sleman, yang berharap Pemkab jangan mempersulit warga misalnya mengenai ijin bangunan, yang menurutnya merepotkan karena tidak terbuka aturannya.

Karena itulah, diharapkan sosialisasi untuk setiap Perda secara masif. Sehingga Perda tersebut akan sangat bermanfaat. Jika perijinan dipercepat, masyarakat tentu akan antusias melakukan seperti untuk IMB. (Vin)

BERITA REKOMENDASI