LBH Sembada Jalin Kerjasama Pendampingan Hukum dengan Komite Difabel DIY

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sembada menjalin kersama dengan Komite Difabel DIY. Kerjasama yang dilakukan yakni pendampingan dalam bidang hukum kepada para penyandang disabilitas. Dalam kesempatan ini Pembina LBH Sembada, Sapto Nugroho Wusono SH MH juga dikukuhkan menjadi anggota Komite Difabel DIY.

Sapto Nugroho Wusono mengatakan LBH Sembada dan Komite Difabel DIY memiliki visi dan misi yang sama terkait pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Ia mengatakan selama ini LBH Sembada konsen dalam pendampingan hukum bagi para penyandang disabilitas, perempuan maupun anak.

“LBH Sembada hadir untuk mendampingi dalam adanya persoalan hukum bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Bagaimana pun kaum difabel sebagai warga negara juga memilik hak serta kedudukan yang sama dalam bidang hukum,” jelas Sapto Nugroho Wusono usai audiensi di Kantor Komite Difabel DIY, Jumat (16/04/2021).

Ia mengatakan dalam pendampingan yang selama ini dilakukan, para penyandang disabilitas lebih dominan menjadi korban. Saat menjadi korban tak jarang mereka justru mendapat intimidasi dari pelaku maupun tak dapat mengungkapkan kesaksiannya karena keterbatasan kondisi fisik.

“Beberapa yang kami tangani memang demikian. Oleh karena itu mereka perlu pendampingan, jangan sampai hak hukum kaum sidabilitas hilang karena terbatasi oleh kondisi fisiknya ataupun hambatan lainnya,” jelasnya.

Direktur LBH Sembada, Henrikus Indhayana Yudha Prasetys SH menambahkan dengan kerjasama ini diharapkan ada sinergitas antar kedua lembaga dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di DIY. Ini sekaligus menjadi kekuatan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga tak perlu takut lagi untuk membela hak mereka.

“Kami melakukan mendampingi dengan cuma-cuma. Biasanya ada ketakutan ketika korban akan melapor berkaitan dengan adanya ancaman, selanjutnya ketakutan adanya biaya yang timbul. Maka dari itu kami mendampingi agar proses hukum berjalan sesuai dengan apa yang diatur sesuai hukum,” jelasnya.

Ketua Komite Difabel DIY, Drs Farid Bambang Siswantoro MIP mengaku peran serta seperti ini yang telah dinantikan. Selama ini diakuinya para penyandang disabilitas ada ketakutan untuk melaporkan diri saat mereka menjadi korban.

Ia mengungkapkan kasus yang menonjol menimpa kaum difabel yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual. Tahun ini saja setidaknya sudah ada tiga kasus yang menimpa penyendang disabilitas sehingga pendampingan hukum sangat mendesak dilakukan.

“Jangan sampai korban dari penyandang disabilitas bertambah. Permasalahan ini menjadi prioritas utama, karena kami menginginkan keadilan dan agar pederitaan korban tidak berlarut-larut,” jelasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI