Lima Pengurus DPC PPP Ajukan Mosi Tidak Percaya

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Kuasa hukum pengurus 5 DPC PPP kabupaten/kota di DIY, Aloufie RH SH MH CM menilai Musyarawah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPC PPP Sleman dan DPC PPP Kulonprogo yang digelar November 2020 dinilai tidak sah dan inskonstitusional. Untuk itu pihaknya akan melakukan langkah hukum maupun langkah politik apabila ada pihak-pihak yang melakukan aktivitas mengatasnamakan pengurus PPP dan mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPW PPP DIY.

“Dengan adanya Muscablub di Sleman yang berlanjut di Kulonprogo yang diketahui Amin Zakaria tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan Muscablub. Sehingga berdasarkan pasal 28 Anggaran Dasar PPP sudah dijelaskan tegas tidak ada kewenangan bagi DPW untuk melaksanakan Muscablub,” kata Aloufie di Sleman, Selasa (01/12/2020).

Sesuai Instruksi DPP PPP tidak ada kewenangan bagi DPW PPP di seluruh Indonesia untuk mengganti kepengurusan DPC PPP. Perubahan jabatan pengurus dapat dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri dan terpenuhinya keadaan hukum sesuatu Anggara Dasar dan Anggara Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Diketahui, Ketua DPW PPP DIY saat ini yang sah dan terdaftar di Kemenkum HAM RI diketuai Amin Zakaria. Tetapi pada 5 Januari 2018 Amin Zakaria telah mengundurkan diri sebagai ketua namun ternyata sampai saat masih melakukan aktivitas hukum yang mengatasnamakan PPP.

Termasuk Muscablub yang diadakan di Sleman dan Kulonprogo dianggap tidak sah dan melanggar instruksi DPP PPP dan melanggar AD/ART. Pihaknya berpesan kepada DPC yang terbentuk dalam Munaslub yang sampai saat ini tidak mendapat SK dari pengurus DPP PPP untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun. Karena pengurus lama yang sah belum ada pemberhentian dari DPP PPP.

“Sehingga tindakan yang dilakukan diluar Anggaran Dasar dan instruksi partai tidak sah karena tidak dapat SK dari DPP PPP,” tegasnya. (*)

PPP

BERITA REKOMENDASI