Partai Ummat Yogyakarta Sesalkan Pencabutan Raperda BPRS

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pencabutan Raperda Bank Pembeayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Kota Yogyakarta 2021, memicu protes hingga luar parlemen. Salah satunya Partai Ummat.

Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Yogyakarta, Deden Sugianto mengungkapkan perkembangan raperda BPRS yang berakhir kandas, sebagai bentuk pengingkaran keseriusan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dalam menyelesaikan tugasnya. Sebab, raperda tersebut telah masuk dalam RPJMD namun tetap saja nekat dicabut.

Deden mengungkapkan masyarakat Kota Yogyakarta membutuhkan layanan sistem syariah yang dimiliki sendiri oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. “Jadi, mengapa dicabut dari Propemperda, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita,” ungkapnya.

Deden mengatakan penggunaan sistem syariah yang menjadi pembeda dari sistem konvensional. Bank komvensional ada unsur riba yang membuat umat muslim menjadi penting menghindari. “Bank Syariah sebetulnya menjadi solusi. BPRS menjadi penting hadir di Kota Yogyakarta yang sahamnya milik Pemkot,” katanya.

Ia mengatakan sistem syariah bukan hegemoni muslim, tapi sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan dalam transaksinya. “Jadi pencabutan ini kami DPD Partai Ummat Kota Yogyakarta sangatlah menyesalkan,” tandas dia. (*)

BERITA REKOMENDASI