Pemberitaan Dinilai Tak Sesuai Fakta, Kuasa Hukum Layangkan Somasi

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Terdakwa kasus korupsi Bank Jogja, Erny Kusumawati dan Lintang Anantya Rukmi merasa keberatan dengan adanya pemberitaan dari salah satu media online di Yogya. Mereka menilai berita yang tayang pada Senin (28/06/2022) lalu itu tidak benar dan sangat merugikan. Atas pemberitaan itu, keduanya melalui kuasa hukum akan melayangkan somasi.

Kuasa hukum Akhlis Mukhidin SH mengungkapkan dalam berita itu dituliskan jika kliennya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Padahal yang sebenarnya terjadi saat itu adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan pembacaan putusan dari Majelis Hakim.

“Tuntutan dan putusan itu dua hal yang sangat berbeda. Bagaimana bisa dijatuhi hukuman, proses hukum saja masih berlangsung. Ini sangat merugikan klien kami,” tegas Akhlis Mukhidin di Depok Sleman, Kamis (30/06/2022).

Kesalahan berita yang terjadi tak hanya pada bagian judul saja, melaikan juga pada materi penulisannya. Dalam berita dituliskan pula jika kedua terdakwa telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.

Pemberitaan itu menurutnya tidak sesuai dengan fakta persidangan. Selain itu berita yang disajikan sangat tidak berimbang karena hanya dilihat dari satu sisi saja.

Ia menegaskan pemberitaan tersebut melanggar kode etik jurnalistik. Sesuai pasal dalam Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 seorang seorang wartawan harus memberitakan secara berimbang dan selalu menguji informasi.

Atas pemberitaan itu, Akhlis Mukhidin meminta kepada media yang bersangkutan untuk memberikan hak jawab. Jika dalam waktu 1 x 24 jam somasi yang dilayangkan tidak mendapat respon, maka pihak kuasa hukum akan mengambil langkah hukum.

“Selain kepada media tersebut, somasi juga dengan tembusan ke Dewan Pers, PWI Pusat dan PWI DIY. Kami berharap ini akan menjadi koreksi dan pembelajaran bersama,” jelasnya.

Tim kuasa hukum juga akan melayankan nota keberatan kepada Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Pasalnya menurut Akhlis Mukhidin dalam pemberitaan itu bersumber kepada salah seorang pejabat Kejaksaan Tinggi DIY.

Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap kasus ini. Persidangan terhadap kasus ini masih terus berjalan dan ia meminta siapapun untuk tidak membangun opini publik yang berdampak merugikan kliennya. (Van)

BERITA REKOMENDASI