Pemerintah Daerah Perlu Percepat Vaksinasi Massal

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Subardi mengusulkan Pemerintah Daerah perlu mempercepat program vaksinasi massal. Program yang menyasar seluruh masyarakat pada umumnya bisa dilakukan bertahap dan beriringan dengan vaksin kelompok tertentu yang kini terus berlangsung (tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia). Tujuannya, agar herd immunity atau kekebalan kelompok bisa cepat terbentuk.

“Saya usulkan vaksinasi massal dipercepat sehingga target kekebalan kelompok juga cepat terbentuk. Kalau menunggu beberapa bulan lagi, khawatir pembentukan herd immunity terlalu lama dan penularan akan terus berlangsung,” kata Mbah Bardi sapaan akrabnya, ditemui di Sleman, Rabu (03/03/2021).

Subardi mengusulkan manajemen vaksinasi massal bisa dilakukan dengan self assessment system, atau inisiatif masyarakat untuk mendaftar vaksin. Sistem yang diterapkan dalam mekanisme pelaporan pajak ini diyakini efektif mendorong masyarakat menyukseskan percepatan vaksin massal. Selain itu, cara seperti ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu vaksin untuk kelompok prioritas selesai karena masyarakat bisa mengajukan waktunya sendiri.

“Bisa saja dengan pola self assessment system untuk membangun kesadaran kolektif. Biarkan masyarakat berinisiatif untuk mendaftar vaksin. Tentunya pemerintah daerah perlu menyiapkan tahapannya dan alokasi vaksinnya,” tambahnya.

Usulan ini, lanjut Subardi didasarkan pada semangat gotong royong bahwa vaksinasi ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi ada peran aktif masyarakat. Ia optimistis percepatan vaksin massal tidak harus menunggu terlalu lama, apalagi diwacanakan baru digelar pada pertengahan tahun.

“Sebagai bangsa gotong-royong, kita buktikan mampu. Di awal vaksinasi kita mampu lebih cepat dari negara-negara Asean. Bukan tidak mungkin apabila vaksinasi massal bisa berjalan lebih cepat tanpa menunggu pertengahan tahun,” tutur Ketua DPW NasDem DIY itu.

Terkait vaksin mandiri, Subardi turut mendukung langkah pemerintah yang saat ini sedang merumuskan aturan vaksin mandiri. Hanya saja, pemerintah tetap fokus dalam mempercepat vaksin saat ini. “Vaksin mandiri patut diapresiasi. Melibatkan swasta memang perlu karena tidak semua fasilitas pemerintah memadai, apalagi swasta banyak terlibat dalam penanganan Covid sejak awal pandemi,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI