Pemilik Tanah Menolak Rencana Pelebaran Jalan Tompeyan IV

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Keluarga Liem Kong Hwa dan Phan Tjhoen Ngo warga Tegalrejo Yogyakarta menolak memberikan izin membongkar maupun merubah pagar tembok rumahnya untuk pelebaran Jalan Tompeyan IV. Mereka menilai jalan yang telah ada saat ini sudah cukup lebar untuk mobilitas warga.

Liem Kong Hwa hadir didampingi Ny Ayem selaku kuasa Phan Tjhoen Ngo mengatakan sejak tahun 1978 saat menempati rumah tersebut, pagar itu telah ada. Liem Kong Hwa merelakan tanah 1,5 x 5 meter miliknya untuk mempermudah akses masuk ke jalan tersebut.

Mereka juga mempertanyakan, jika permintaan tersebut atas nama warga maka warga yang mana? Karena Ny Ayem yang juga merupakan warga sekitar tidak pernah diajak berdiskisi atau dimintai persetujuan.

“Seharusnya saya ikut serta karena akses jalan tersebut justru saya juga punya kepentingan dengan sebagian besar tanah, lebih dari 6.000 meter persegi adalah milik saya. Akses jalan tersebut dihuni tidak lebih dari 10 KK. Kenyataannya saya sebagai warga di situ tidak pernah diminta rembugan, persetujuan,” ungkap Ny Ayem.

Ia juga mengatakan dahulu memang ada pertemuan yang dihadiri dari DPTR Kota Yogyakarta, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogya, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, ATR/BPN Kota Yogyakarta dan pihak terkait lainnya tanpa dihadiri RT dan RW setempat.

Dalam pertemuan itu ditanyakan apakah diizinkan jika pelebaran atas permintaan pemkot dengan pilihan pagar dibeli atau pagar tembok dibongkar dan akan diganti. Namun ketika itu pihak keluarga tetap pada pendirian tidak dijual. “Jadi semestinya sampai di sini saja, jangan diperpanjang lagi,” tegas Kong Hwa.

Sebelumnya salah seorang warga yang menghendaki pelebaran jalan melapor ke pemkot dan telah ditindaklanjuti dengan rapat di Kelurahan pada 22 Juli 2020 silam. Karena tidak bisa diselesaikan di tingkat kalurahan, kemudian diambilalih Pemkot melalui DPTR dalam rapat 10 September 2020.

“Saat itu kita tegaskan dengan surat pernyataan bermaterai bahwa tanah dan bangunan kami tidak dijual. Tetapi entah kenapa dimunculkan lagi,” ucap Kong Hwa.

Sementara itu Kadinas DPTR Kota Yogyakarta, Wahyu Handoyo Hardjono Putro menyatakan permasalahan tersebut masih akan dikaji lebih mendalam. “Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan, karena menyangkut kepentingan masyarakat,” jelasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI