Pengadaan Barang/Jasa di Sleman dan Bantul Harus Sesuai SNI

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di awal tahun 2021 disorot oleh kalangan pengusaha bidang konstruksi. Adalah Andri Lesmono yang menemukan dokumen pengadaan terdapat syarat untuk melampirkan sertifikat produk industri hijau atau sertifikat green label.

Andri yang juga Bendahara DPW Partai NasDem DIY itu menilai, Pemkab Sleman dan Bantul salah menafsirkan syarat green label sebagai turunan dari Perpres 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Perpres 16/2018). Dalam Pasal 19 ayat (4) dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus berbasis produk ramah lingkungan. Namun di Pasal 19 ayat (1) huruf B diatur bahwa spesifikasi teknis barang dan jasa harus menggunakan produk bersertifikat SNI.

“Jadi Pemkab Sleman dan Bantul salah memaknai sertifikat ramah lingkungan, seharusnya pengadaan itu tetap mengacu pada SNI. Apalagi Badan Standarisasi Nasional punya sertifikat SNI untuk produk-produk ramah lingkungan. Itu acuannya, bukan green label,” kata Andri melalui keterangan tertulis, Rabu (14/04/2021).

Sebagai pengusaha yang lama menggeluti dunia konstruksi, Andri mempertanyakan mengapa Pemkab Sleman dan Bantul memilih sertifikat green label, bukan mengacu pada SNI. Padahal SNI memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

“Standar di Indonesia adalah SNI. Kok malah Pemda meminta sertifikat green label. Itu standar dari mana?” tanyanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan apabila Pemkab Sleman dan Bantul bermaksud melaksanakan Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka standar yang dipakai adalah SNI. Hasil dari penilaian sertifkat ramah lingkungan adalah Sertifikat SNI.

“Jadi sekali lagi saya berharap Pemkab Sleman dan Bantul konsisten dengan Perpres itu. Masyarakat tentu mendukung agar produk yang dihasilkan ramah lingkungan, tetapi gunakanlah sertifikat SNI sebagai standarnya, bukan sertifikat sertifikat lain seperti green label,” jelasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI