Pengurus Cabang IAI Gelar Seminar Online

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Seminar Online Series (SOS) adalah salah satu media edukasi untuk Apoteker yang diinisiasi oleh Pimpinan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PDIAI) Daerah Istimewa Yogyakarta. SOS ke-38 diselenggarakan oleh Pengurus Cabang IAI (PCIAI) Sleman pada tanggal 19 Juni 2022 bertempat di Hotel Sahid Jaya dengan tema Kupas Tuntas Peraturan Terbaru BPOM dan Perpajakan di Klinik serta Apotik. Seminar online series dilaksanakan secara hybrid yang diikuti 1.100 peserta dan 100 peserta mengikuti secara luring.

Seminar kali ini dibagi dengan dua Sesi. Sesi pertama, diisi oleh Tim Penyuluhdari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, yang beranggotakan Ibu Fathonah ErnaW., A.Md., Ak, Bapak Dino Permana, S.Ak, Bapak Sugianto, SE dan Bapak AgungHariyawan, SE dengan materi pelaporan harta sukarela dan UU No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak.

Seminar kali ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang diwakili oleh Bapak Sri Widiyanto, S.E., M.M selaku Kepala Seksi Pelayanan untuk memberikan sambutan. Pemerintah memiliki Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yakni salahsatu program dari pemerintah yang cukup ditunggu para Wajib Pajak (WP) salah satunya Apoteker.

Melalui program ini, pemerintah memberi kesempatan bagi WP untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Apoteker selain memiliki NPWP, ia juga memiliki Surat Izin Apotek (SIA). SIA menunjukkan dimana ia berpraktek, adalah satunya adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek disini
selain menjadi transaski jasa, ia juga tempat terjadinya jual beli. Jual beli obat dan alat kesehatan yang legal selalu diikuti dengan pajak.

Ada perubahan peraturan pajak yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Salah satu point yang menjadi perubahan adalah Tarif PPN resmi naik dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Kenaikan ini merupakan amanat pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, per Januari 2022 tarif PPh 21 wajib pajak orang pribadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021 juga mulai berlaku.

Seperti dalam sebuah slogan, “Orang Bijak Taat Pajak”, maka diharapkan setelah seminar ini berlangsung, kita sebagai apoteker dapat memahami tentang pelaporan harta sukarela dan perubahan UUNo7Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

Sesi yang kedua, PC IAI Sleman menghadirkan Kepala Balai Besar POMYogyakarta, ibu Dra. Trikoranti Mustikawati., Apt dengan materi Peraturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Klinik. Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasiandalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Sedangkan pelayanan Kefarmasianadalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yangberkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untukmeningkatkan mutu kehidupan pasien. Tak ada satupun niatan dari seorang Apoteker untuk mencelakai atau mengambil keuntungan dari pasiennya.

Akan tetapi yangsering kali terjadi ialah apa yang kita lakukan itu menyalahi peraturan yangdimaksudkan oleh Pejabat yang berwenang. Misalkan, adanya temuan penjualan obat prekursor dengan dot merah tanpa resep dokter oleh BBPOM.

Diharapkan setelahmengikuti seminar ini Apoteker dapat mengetahui dan memahami peraturan standar pelayanan kefarmasian di apotek dan klinik. Selain itu, Apoteker dan Pejabat yangberwenang bisa saling berkomunikasi dan mensepakati ketetapan bersama demi peningkatan pelayanan kefarmasian di Apotek dan Klinik. (*)

BERITA REKOMENDASI