Peran Advokat Spesialis dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Banyak pihak beranggapan pengadaan barang dan jasa dimulai dari penandatanganan kontrak. Bagitu kontrak ditandatangi maka proses pengadaan dianggap telah beres dan dapat segera melakukan pengerjaan yang diberikan. Namun ternyata anggapan tersebut tidak benar dan justru cenderung menyesatkan.

Menurut pasal 1 ayat 1 Paraturan Presiden (Perpres) no 16 tahun 2018, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga maupun perangkat desa yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identivikasi kebutuhan sampai dengan serahterima hasil pekerjaan.

Ketua Umum Advokat Spesialis Pengadaan (Asepeg) Indonesia, Bedi Setiawan Al Fahlmi SH MKN MH menyatakan tahapan besar dalam pengadaan barang dan jasa itu meliputi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Proses ini harus dijalankan satu persatu agar pengadan dapat berjalan dengan semestinya.

“Jika proses atau tahapan ini dilakukan dengan benar maka tidak ada masalah. Namun sering kali dalam pengadaan barang dan jasa muncul permasalahan hukum, itu dikarenakan pihak-pikah yang terlibat tak memahami aturan-aturan yang ada di dalamnya,” ungkap Bedi dalam diskusi bertema ‘Hukum dan Peran Advokat Spesialis dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia’ yang digelar secara virtual, Kamis (29/01/2021).

Ia mengatakan obyek dari pengadaan tak hanya pada barang dan jasa semata, namun cakupannya meliputi barang, pekeraan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Sedangkan kementerian, lembaga atau perangkat daerah menjadi subyeknya.

“Inilah yang sering menjadi kesalahan dalam pemahaman, bahwa tahunya yang mengadakan itu adalah pengusaha. Padahal pengusaha adalah penyedia dan dia sifatnya hanya membantu,” jelasnya.

Dari segi anggarannya, pengadaan bisa bersumber dari APBN atau APBD baik sebagian atau seluruhnya, maupun hibah dari dalam maupun luar negeri. Manakala pemerintah menggunakan anggaran itu, maka hal tersebut bisa dikatakan pengadaan barang dan jasa.

Bedi menambahkan, pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa beberapa tahun belakangan ini kerap diwarnai dengan permasalahm hukum. Hal itu dikarenakan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga dianggap telah melakukan korupsi.

Ia juga mengatakan, makna korupsi belakangan ini mengalami pergeseran. Jika dahulu suatu tindakan dianggap korupsi manakala ada kerugian negera, namun sekarang adanya potensi kerugian negara pun itu sudah bisa dianggap melakukan korupsi.

“Advokat sering dilibatkan pada penyelesaian persoalan. Jika ada persoalan, baru Advokat dilibatkan. Padahal sebelumnya bisa dilakukan tindakan prefentif bahwa Advokat dihadirkan untuk mengawal atau mendampingi pengadaan barang dan jasa tersebut,” kata Bedi.

Aspeg menurut Bedi nantinya mendorong bagaimana regulasi terkait pengadaan barang dan jasa tak hanya sekedar Perpres, namum undang-undang. Dengan demikian maka pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan dapat terlindungi.

Sementara itu Advota senior, Kamal Firdaus SH dalam kesempatan ini mengatakan kehadiran Advokat memang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya Advokat maka nantinya tak ada lagi pihak-pihaknyang ragu dalam menjalankan pengadaan barang maupun jasa. (*)

BERITA REKOMENDASI