Perjanjian Jual Beli Tanah Diingkari, Korban Bersama Jogja Reincarnation Justicia Ajukan Gugatan

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Berniat menjual rumah dan hasil penjulan untuk dibagikan kepada anak-anak sebagai warisan, malah berujung masalah. Uang Rp 4,4 miliar hasil penjualan yang diharapkan ternyata tak pernah diterima. Kini kasus tersebut tengah diperiksa pada Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2022/PN.Btl dalam gugatan pembatalan perjanjian.

Permasalahan ini bermula saat pasangan suami istri, Sudarusman dan Siti Iriani warga Mantrijeron Yogakarta sepakat menjual tanahnya yang berada di kawasan Tirtonirmolo Kasihan Bantul kepada T pada akhir 2019.

Kesepakatan itu tertuang melalui Perikatan jual Beli Belum Lunas Nomor: 12 Tertanggal 22 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Heri Sabto Widodo SH atas Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04747/Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor: 00336/Tirtonirmolo/2000 Tertanggal 18 Januari 2000 seluas : 2.215 meter persegi.

Kuasa hukum keluarga Sudarusman, Thomas Nur Ana Edi Dharma mengatakan dalam kesepakatan jual beli kedua pihak sepakat dengan harga Rp 2 juta per meter. Jika ditotal maka jual beli tanah tersebut senilai Rp 4.430.000.000.

“Dalam kesepakatan, uang yang dibayarkan sebanyak tiga kali yakni Rp 430 juta sebagai DP. Sisanya sebanyak Rp 4 miliar akan dibayarkan pertanggal 22 Mei 2020 dan 22 November 2020,” kata kuasa hukum dari Jogja Reincarnation Justicia tersebut, Sabtu (09/07/2022).

Thomas mengatakan kliennya merasa dirugikan karena pihak pembeli tanah tidak membayar sesuai dengan kesepaktan. Pada pertengahan 2020 pihak pembeli tiba-tiba meminta kemunduran waktu pembayaran.

Ia beralasan perlu ada akses jalan untuk rumah kavling yang akan dibangun. Sehingga, patok batas tanah harus digeser dan berakibat kurangnya besaran luas tanah milik Sudarusman.

Atas permintaan itu Sudarusman menyanggupi dengan melakukan pengurusan pada kantor Desa Tirtonirmolo dan selesai dengan Surat Keterangan Nomor: 24/Pem/TN/2020 oleh desa tirtonirmolo. Setelah selesai Sudarusman menanyakan lagi terkait realisasi pembayaran, namun pembeli meminta toleransi waktu.

“Oleh klien kami dikabulkan melalui perjanjian perubahan pada tanggal 22 April 2020/Warmeking Notaris Heri Sabto Widodo SH, sehingga jadwal pembayaran berubah menjadi pembayaran 22 September 2020,” imbuhnya.

Pada 22 September 2020 Sudarusman kembali menanyakan realisasi pembayaran, namun lagi-lagi pembeli mempermasalahkan surat persetujuan penetapan batas-batas perubahan luas belum dikeluarkan. Sudarusman kembali menuruti permintaan itu dengan melakukan pengurusan surat persetujuan penetapan batas-batas perubahan luas tersebut dan berhasil dikeluarkan serta ditandatangani oleh Ketua RT, Kepala Dusun dan Kelurahan.

Setelah menyelesaikan itu Sudarusman kembali menanyakan realisasi pembayaran, namun T kembali beralasan terdapat warga tetangga yang belum setuju terdapat perubahan luas. Hal itu dikabulkan oleh Sudarusman melalui pernyataan Tertulis tertanggal 17 September 2021 oleh warga atau tetangga yang di permasalahkan T.

Namun apa yang diharapkan Sudarusman menerima haknya berupa pembayaran atas tanah yang dijualnya kepada T sirna seketika saat diketahui tanah itu telah penuh dan dipadati bangunan rumah yang diduga dibangun oleh T. Padahal menurut perikatan jual beli belum lunas nomor: 12 tertanggal 22 November 2019 secara tegas T dilarang membangun bangunan di atas tanah tersebut sebelum pembayarannya dilunasi.

Hingga Sudarusman meninggal dunia pada 4 Maret 2022 lalu, ia dan keluarganya belum mendapatkan realisasi pembayaran pelunasan dari T. “Saat ini kami upayakan untuk membatalkan perjanjian antara klien kami dengan T dikarenakan ia telah wanprestasi berdasarkan pasal 1266 KUHPerdata, yang artinya akan berimplikasi ketika perjanjian dibatalkan, akan membawa keadaan seperti sedia kala sebelum diadakan perjanjian” kata Thomas. (*)

BERITA REKOMENDASI