Pertumbuhan Keuangan BPKH Lampaui Lembaga Syariah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Indonesia menjadi negara terbesar di dunia dalam pengiriman jamaah haji ke tanah suci Makah. Data terakhir tahun 2019 Indonesia mengirimkan 221.000 jamaah haji, mengungguli Pakistan yang memberangkatkan 179.210 jamaah. Untuk jamaah umrah, Indonesia menempati urutan kedua di bawah Pakistan dengan mengirimkan 946.962 jamaah.

Kepala Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan dari sisi ekonomi sebenarnya kondisi tersebut dapat membawa keuntungan secara ekonomi. Namun sayangnya peluang itu belum dimanfaatkankan dengan baik.

“Saya mencoba membuat proyeksi sederhana membandingkan dengan tabungan haji Malaysia. Kalau kita basisnya 2018 maka 2035 kita sudah sama dengan tabungan haji Malaysia basis 2018,” ungkap Anggito Abimanyu dalam workshop dan bedah buku berjudul ‘Investasi Surat Berharga BPKH’ yang dilaksanakan secara virtual di UGM, Jumat (26/03/2021).

Anggito Abimanyu menambahkan, pada tahun 2020 keuangan yang dikelola BPKH tumbuh sebesar 15%, meningkat dari sebelumnya yang hanya 10% saja. Angka tersebut lebih tinggi dari lembaga keuangan Syariah yang pertumbuhannya mencapai 12%.

“Itu menunjukkan umat masih percaya untuk mendaftar, mengalokasikan dananya lewat BPKH. Meski tahun lalu ada koreksi dari penghimpunan dana tapi tetap cukup ‘strong’,” tambahnya.

Tingginya pertumbuhan itu diungkapkan Anggito Abimanyu berasal dari dana setoran calon jamaah yang kemudian dikembangkan oleh BPKH. Ada pula dana dari abadi umat maupun akumulasi sisa operasional.

Ia menambahkan saat ini BPKH telah 70% investasi, jadi badan pemerintah non kementerian ini betul-betul institusi yang padat investasi. Dari yang sebelumnya hanya ditempatkan namun kini sudah bisa menempatkan dana di lembaga keuangan lain.

“Ini perlu kecakapan dari para pengelola dan ketelitian dari para pengawas. Jadi kombinasi ini yang membuat kita cukup aman,” jelasnya.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Dr Abd Hamid Paddu MA mengatakan investasi di BPKH memiliki dasar hukum yang kuat dan dengan didukung oleh aspek legalitas. Investasi ini sangat aman karena dasarnya adalah sumber hukum

“Dengan adanya kedekatan dan landasan hukum memberikan kenyamanan bagi yang akan berinvestas. Investasi di BPKH pertama syariah, ini tidak bisa didiskusikan lagi sehingga investasi yang dilaksanakan itu dijamin 100% harus memenuhi syariah,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Unit Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM, Aprilia Beta Suandi PhD menyampaikan buku ‘Investasi Surat Berharga BPKH’ bentuk akuntabilitas dari BPKH. Hal itu terlihat dari bagaimana BPKH dalam mengelola dana dan menjelaskan secara rinci kepada publik. (*)

BERITA REKOMENDASI