Perubahan Status Tanah di Baciro, BPN Sebut Harus Izin Kraton

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta melalui kuasa hukum Rachmad Nugroho SH menolak seluruh gugatan yang diajukan Widyo Seno SH dan Sugeng Pangestowo SH. Ia menegaskan terkait permohonan peningkatan hak terhadap sertipikat hak pakai maka penggugat harus memohon persetujuan kepada Kraton Yogyakarta terlebih dahulu.

Sebelumnya Widyo Seno dan Sugeng Pangestowo selaku kuasa hukul I Made Suardana mengajukan gugatan dalam nomor perkara 16/G/2020/PTUN.YK. Gugatan tersebut diajukan lantaran I Made Siradana merasa kesulitan melakukan alih status tanah dari sertipikat hak pakai (SHP) menjadi sertipikat hak Milik (SHM) atas tanah seluas 224 meter persegi di Jalan Mayang Baciro Gondokusuman Yogyakarta.

“Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 593/4811 tanggal 12 November 2012, perihal pengendalian permohonan hak atas tanah negara yang dikuasai oleh Pemda DIY, intinya permohonan perpanjangan hak pakai, hak guna bangunan dan penibgkatan hak serta peralihan hak atas tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah DIY antara tahun 1976 sampai dengan 1985 harus memperoleh persetujuan dari Gubernur DIY baru dapat diproses di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-DIY,” kata Rachmad Nugroho pada jawaban atas gugatan PTUN, Kamis (26/11/2020).

Ia menambahkan berdasarkan Surat Gubernur DIY No 593/0708 tanggal 15 Februari 2013 perihal pengendalian permohonan hak atas tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY, intinya tidak hanya sebatas antara tahun 1976 sampai dengan 1985, tetapi semua pemberian hak yang didasarkan atas surat keputusan kepala daerah DIY tentang pemberian hak pakai atau hak guna bangunan yang pernah diterbitkan Gubernur.

Sementara itu kuasa hukum Panitikismo Kraton Ngayogyokarto, Achiel Suyanto SH menyatakan tanah sertipikat hak pakai No 57/Kelurahan Baciro dan tanah sertipikat hak guna bangunan No 175/Kelurahan Baciro sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor 049/34.71-Hp.02/1/2020 tertanggal 08 Januari 2020 merupakan tanah Kasultanan atau Sultan Ground

“Bahwa tanah Kasultanan (Sultan Ground) adalah tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 32 ayat (5) Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi ‘Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat’,” jelasnya.

Menanggapi jawaban tergugat satu, Seno menegaskan dalil yang disampaikan itu tidak benar. Semua itu menurutnya tidak perlu melibatkan pihak lain karena sudah final, hal itu sudah merupakan putusan dari pengadilan tata usaha negara yang punya kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.

“Menanggapi jawaban tergugat dua, itu bukan sebatas surat tetapi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk surat yang kemudian memiliki akibat hukum merugikan bagi klien kami,” tegasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI