Praperadilan Dilayangkan untuk Polres Bantul

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Leohardy Fanani melalui penasihat hukum Dadang Danie SH mengajukan permohonan praperadilan kepada Polres Bantul. Hal ini dilakukan lantaran banyak prosedur yang dilanggar oleh penyidik dalam proses penyelidikan hingga penetapan tersangka Leohardy Fanani.

Saat Kapolres Bantul, AKPB Ihsan SIK tak mempermasalahkan soal praperadilan tersebut. Ia menegaskan praperadilan sudah diatur dalam KUHAP. “Hal biasa untuk membangun saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan dan tersangka,” ujarnya.

Dadang Danie salah satu yang ia sorotai yakni hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Henry dan Sugeng dimana diakui Polres Bantul merupakan audit independen yang dijadikan alat bukti penetapan status tersangka Leohardy Fanani. Ternyata auditor dipilih dan dibayar oleh PT Pixel Perdana Jaya (PPJ) sendiri tanpa persetujuan LF.

“Kejanggalan dan kesalahan prosedur Polres Bantul lainnya yakni hingga hari ini tidak ada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang diterima klien kami. Anehnya lagi dalam proses penyidikan, kenapa ada dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik),” ungkap Dadang Danie setelah mendaftarkan praperadilan di PN Bantul, Senin (13/12/2021).

Ia mengatakan sebelum dilaporkan pada 26 Oktober 2020 di Polres Bantul, PT PPJ pada 24 Agustus 2020 juga telah mengambil paksa sertifikat tanah dan bangunan milik Lusi Harianto isteri Leohardy Fanani namun fakta tersebut diabaikan penyidik. Demikian pula nilai kerugian PT PPJ atas perbuatan LF periode 2016 – 2019 juga berubah-ubah.

“Awalnya disebutkan kerugian Rp 5,5 M berdasarkan audit internal. Namun di Polres Bantul 26 Oktober 2020 kerugian dilaporkan Rp 3 M dan ketika klienkami diperiksa pertama kali 15 Maret 2021, kerugian perusahaan sebesar Rp 2,2 miliar berdasarkan audit internal hingga klien ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI