Prodi Kebidanan Unriyo Gelar Webinar Etika dan Hukum Kesehatan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Prodi Kebidanan Program Diploma Tiga Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo) menggelar webinar etika dan hukum kesehatan dengan tema ‘Pelayanan Bidan Profesional di masa Pandemi Covid-19 dan Masa New Normal’, Kamis (18/03/2021). Seminar ini menghadirkan pembicara Praktisi Hukum Kesehatan M. Endriyo Susilo SH., MCL., PhD, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) DIY Sutarti, S.ST., M.Ph dan Dosen Prodi Kebidanan Program Diploma Tiga Fakultas Ilmu Kesehatan Unriyo Florentina Kusyanti, S.ST., M.Kes.

Seminar secara virtual ini diikuti oleh lebih dari 420 peserta melalui Zoom maupun YouTube. Tak hanya para mahasiswa Unriyo saja, peserta juga datang dari berbagai penjuru tanah air dengan bermacam latar belakang baik dosen, akademisi ataupun praktisi kesehatan serta hukum.

Endriyo Susilo dalam kesempatan ini memaparkan perihal malpraktik yang sering terjadi di tanah air. Dalam permasalahan tersebut ironisnya banyak para tenaga medis maupun kesehatan seperti dokter, perawat hingga bidan terseret permasalahan hukum atas tindakan profesi yang dilakukannya.

“Di Indonesia kelalaian (dalam dunia medis dan kesehatan) dikonstruksikan sebagai kasus pidana, sehingga yang terlibat harus dijatuhi hukuman kurungan maupun denda. Karena itu bidan (maupun tenaga media dan kesehatan) di Indonesia harus berhati-hati, malpraktik tidak hanya perdata namun pidana,” kata Endriyo Susilo.

Malpraktik menurut Endriyo Susilo merupakan praktik buruk yang dilakukan oleh suatu profesi. Sebenarnya setiap profesi apapun bisa terjadi adanya malpraktir, namun dalam kenyataannya hanya dokter, bidan, perawat maupun profesi kesehatan lain yang selalu dikaitkan dengan istilah malpraktik.

Malpraktik sering terjadi karena faktor kelalaian. Menurut Endriyo Susilo kelalaian pada dasarnya merupakan pelanggaran perdata, oleh karena itu kensekuensi hukum yang timbul tidak bisa dikenakan kurungan penjara karena bukan perbuatan pidana.

“Dalam pertanggungjawaban perdata harus ada proses untuk memastikan apa orang tersebut melakukan kelalaian. Jika terbukti bersalah konsekuensinya ganti rugi,” tegasnya.

Hukum di beberapa negara menerapkan kelalaian dalam malptaktik ke ranah perdata. Namun di Indonesia pada beberapa kasus yang terjadi, perkara malpraktik justru disebut sebagai pelanggaran pidana.

Endriyo Susilo menjelaskan sebenarnya tenaga medis dan kesehatan sebenarnya memiliki privilege atau hak istimewa dalam menjalankan profesinya, dimana untuk melakukan itu harus mendapat persetujuan dari pasien maupun pihak keluarga. Akan tetapi hak istimewa tersebut bukan berarti membebaskan dokter, perawat ataupun bidan dari hukum bila dianggap melakukan malpraktik.

“Bila melakukan malpraktik tetap saja konsekuensinya akan dihadapkan dengan pidana. Jadi privilege yang dimiliki tidak kemudian menjadikan terbebas jika melakukan malpraktik,” imbuhnya.

Sutarti menambahkan masa pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan. Sebagai bagian dari tenaga medis dan kesehatan, bidan berada di garda depan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Selama pendemi Covid-19 dan menghadapi era new normal pelayanan kesehatan harus tetap berjalan secara optimal. Aman bagi pasien dan bidan dengan berbagai penyesuaian berdasarkan panduan penanganan Covid-19 atau protokol kesehatan,” katanya.

Sutarti mengatakan semua tenaga kesehatan baik dokter atau bidan maupun perawat mempunyai risiko tinggi karena dapat terpapar saat memberi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu mereka harus memahami dan menerapkan standar operasional yang telah ditentukan selama pandemi ini, sehingga baik pasien maupun tenaga medis akan sama-sama terlindungi kesehatannya.

Sementara itu Florentina Kusyanti mengatakan etika pelayanan adalah suatu praktik pemberian pelayanan yang didasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku atau kode etik. Dalam kode etik tersebut mengatur hal baik yang harus dilakukan atau sebaliknya hal tidak baik yang harus dihindarkan.

“Etika pelayanan mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, standar-standar atau norma-norma moral yang harus dijadikan panduan dalam menjalankan aktivitas dalam berhubungan dengan pihak luar khususnya masyarakat pengguna layanan,” terangnya. (*)

BERITA REKOMENDASI