Proyek Jembatan Pondok Jadi Sorotan

Editor: Ivan Aditya

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Rencana proyek rehabilitasi sayap jembatan Pondok di Sampang Gedangsari Gunungkidul menuai sorotan. Pasalnya salah satu perusahaan peserta lelang mengajukan sanggahan. Permasalahan ini juga mengundang perhatian lembaga swadaya masyarakat.

Proyek dengan pagu senilai kurang lebih Rp 700 juta tersebut telah menjalani masa lelang September lalu. Setelah menjalani beberbagai tahapan akhirnya muncul nama perusahaan pemenang lelang yang telah diumumkan bulan ini.

CV Indokarya Sejati yang berada pada urutan pertama lelang justru gugur dalam tender ini. Padahal nilai penawaran yang diajukan perusahaan asal Sleman tersebut paling rendah dibanding peserta lelang lainnya dengan angka Rp 528 juta.

“Nomor satu kemarin, ketika diklarifikasi tidak ada masalah dan tidak ada pemberitahuan apapun. Berarti penawaran kami benar dan tidak ada masalah,” ungkap Direktur CV Indokarya Sejati, Wahyu Santosa, Kamis (14/10/2021).

Namun saat pengumuman lelang, justru perusahaan lain yang keluar sebagai pemenang dengan penawaran harga lebih tinggi. Penawaran yang diajukan Wahyu dianggap tidak wajar sehingga dinyatakan gugur.

Padahal menurut Wahyu dalam melakukan penawaraan perusahaannya telah mengikuti harga berdaraskan surat keputusan (SK) bupati untuk hal tenaga kerja. Selain itu SK gubernur tentang pedoman harga bahan galian dan logam juga sudah diikuti dalam mengajukan penawaran.

“Tapi di situ ternyata dianggap digugurkan dengan istilah harga tidak wajar. Jika harga tidak wajar, maka SK gubernur dan bupati juga tidak wajar. Kenapa itu dipakai dan ditetapkan?” katanya heran.

Jika ditemukan adanya ketidakwajaran, menurut Wahyu seharusnya hal itu disampaikan sejak awal dan dinyatakan gugur. Namun saat proses lelang sampai pada pengumuman dan baru disampaikan jika terdapat penawaran harga yang dianggap tidak wajar, itu bagi Wahyu mengundang pertanyaan.

Surat sanggah telah diajukan perusahaan ini pada Selasa (12/10/2021) lalu. Wahyu berharap panitia penyelenggara lelang dapat obyektif dalam permasalahan ini.

“Kami tidak merasa melangar, oleh sebab itu surat sanggahan kami layangkan karena sanggah merupakan hak dari peserta lelang. Panitia harus bisa menjawab secara konkret sanggahan kami,” tegasnya.

Sementara itu Koordinator Gunungkidul Corruption Watch, Muhammad Dadang Iskandar mengatakan seharusnya dalam proses lelang itu terdapat keterbukaan. Selain itu dalam suatu lelang harus ada kontrol dari publik dan setiap peserta lelang mendapat hak dan kewajiban yang sama.

Mengenai harga penawaran, aktivis ini menyatakan dengan penawaran yang rendah tentunya hal tersebut akan menghemat pengeluaran negara. Jika terdapat penawaran rendah namun pemenang justru perusahaan dengan harga diatas itu, maka panitia lelang harus bisa memberikan penjelasannya.

“Jika memang terjadi kesalahan maka hasil lelang bisa dievaluasi. Dengan penawaran yang rendah negara malah akan diuntungkan karena pengeluaran negara juga akan lebih hemat,” jelasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI