Raperda BPR Syariah Batal Dibahas

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di DPRD Kota Yogyakarta batal dilanjutkan pembahasan di tingkat pansus. Raperda ini telah disepakati antara Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dan eksekutif dan telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kota Jogja.

Kesepakatan tersebut sebagai hasil laporan Bapemperda yang dikirimkan kepada pimpinan dewan, sejak 12 Maret 2021. Namun, diketahui dari agenda rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada Senin (29/03/2022), tidak mencantumkan terkait tindak lanjut pembentukan pansus pembahasan Raperda BPR Syariah.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto menjelaskan semua mekanisme telah dilakukan, tidak ada yang tertinggal dan sudah dikirimkan kepada pimpinan dewan. “Tetapi pimwan (pimpinan dewan) membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan Bapemperda sebagai lembaga yang berwenang mengharmonisasi dan membahas Raperda yang akan diluncurkan,” terang Rifki Listianto, Minggu (28/03/2021).

Rifki menjelaskan Raperda BPR Syariah masuk dalam Program Pembahasan Perda (Propemperda) 2021, yang sebelumnya gagal dibahas pada 2020. Rifki mengatakan pembahasan Raperda BPR Syariah sebetulnya merupakan keharusan karena sudah tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Juga, dari hitungan bisnis plan keberadaan BPR Syariah merupakan usaha yang potensial yang dapat mendatangkan banyak nasabah.

“Era sekarang sistem syariah sangat diminati disebagian kalangan masyarakat dan ini merupakan peluang bisnis untuk peningkatan PAD Kota Yogyakarta, ” ujar Sekretaris Komisi B, itu.

Menurutnya, Raperda inisiatif eksekutif layak dibahas di pansus dan ditetapkan menjadi Perda. Sebab, dari seluruh mekanisme pembahasan telah dilalui, dari kacamata bisnis memiliki potensi pasar yang besar, juga telah tercantum dalam RPJMD.

“Dikuatkan sudah masuk dalam RPJMD sehingga harus didorong menjadi Perda. Survei (bisnis plan) secara langsung belum ada, tapi melihat fenomena nasional BPR Syariah merupakan hal yang perlu didorong sebagai alternatif penambahan PAD, ” terangnya.

Rifki mengaku tidak mengetahui kenapa laporan hasil rapat Bapemperda yang telah dikirim ke pimpinan dewan, tidak ditindaklanjuti dalam agenda rapat paripurna yang dilaksanakan hari Senin (29/03/2021).

Sementara itu Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko membantah pimpinan DPRD membatalkan pembahasan di tingkat Pansus. Pimpinan dewan hanya meminta dilakukan penundaan pembentukan pansus Raperda BPR Syariah.

Menurutnya ada rekomendasi, saat konsultasi awal dari Biro Hukum Sekda DIY yang belum dijalankan baik oleh Bapemperda maupun Bagian Hukum Kota Jogja. “Jadi, bukan dibatalkan, hanya ditunda, kami minta harmonisasi NA (Naskah Akademik) dulu,” ucapnya.

Menurut Danang, saat rapat bersama Bapemperda Jumat (26/03/2021), pihaknya meminta kelengkapan dokumen pengajuan Raperda. Di antaranya, konsultasi awal ke Biro Hukum Setda DIY. Sesuai kesepakatan, konsultasi awal harus dilakukan supaya NA tidak bermasalah saat pembahasan.

Saat dilampirkan, diketahui ada rekomendasi untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkum-HAM dan instansi terkait. Supaya tak terjadi masalah. “Termasuk ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia), apalagi bank-bank syariah baru digabung menjadi Bank Syariah Indonesia,” katanya.

Danang mengungkapkan ternyata konsultasi awal sudah dilakukan 15 Februari lalu. Tapi hasilnya tidak segera dilaporkan kepada pimpinan dewan. Saat ditanyakan terkait rekomendasi Biro Hukum tersebut, Bapemperda mengaku sudah melakukan. Hanya secara lisan. Melalui telepon. “Kami sudah meminta diulang lagi dan ada bukti tertulis, jika sudah lengkap bisa dilanjutkan pembentukan pansus,” jelasnya.

Dari eksekutif, Plt Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso menyebut raperda ini telah disusun melalui tahapan, yaitu penyusunan kajian kelayakan bisnis dan kajian penyertaan modal serta penyusunan NA. Sudah sesuai dengan UU 12/2011 tentang pembentukan perundangan. Juga tidak bertentangan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik maupun hak asasi manusia maupun kepentingan masyarakat.

Ia memberi catatan dalam konsultasi awal. Di antaranya raperda disesuaikan dengan NA. Dia mencontohkan, dalam menimbang di NA sudah jelas landasan filosifisnya, mak dalam raperda juga disamakan dengan NA. Tujuan pendirian, lanjut dia, juga harus disamakan dengan NA. “Nah setelah diperbaiki, catatan kami untuk dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kanwil Kemenkum-HAM dan instnnsi terkait sebelum dibahas dalam pansus,” ucap Dewo. (*)

BERITA REKOMENDASI