Sengketa Kepemilikan Pondok Mesudji Bergulir ke Pengadilan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sengketa dualisme kepemilikan melanda Pondok Mesudji yang terletak di Ketanggungan Wirobrajan Yogyakarta. Permasalahan ini kemudian bergulir ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengurus Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatera Selatan dengan didampingi tim pengacaranya, antara lain terdiri Ramdlon Naning SH MS MM, Safiudin SH CNHarianto SH MH, Teuku Rizkiansyah SH, Haskarel SH, Harianto SH MH, Nazarullah Herzaputra SH, Surahman SHI MH, Hendrik Farizal YY SH MH dan Ahmad Fauzan SH telah mengajukan gugatan ke PN Yogya terkait hal tersebut. “Karena sudah ada proses hukum berupa gugatan ke pengadilan, maka telah disepakati tidak boleh ada tindakan ekstra yudisial atas keberadaan obyek sengketa,” kata Ramdlon SH, Senin (21/12/2020).

Kesepakatan untuk tidak melakukan tindakan di luar jalur hukum itu, ditandatangani masing-masing pihak. Termasuk mediator dari unsur Forkompimka yakni Camat, Kapolsek dan Danramil setempat.

Ramdlon mengungkapkan, pada tahun 1952 di Palembang Sumatera Selatan didirikan Yayasan Batang Hari Sembilan, berdasarkan Akta Notaris Christian Maathius, Nomor 9 Tanggal 8 Mei 1952. Yayasan ini kemudian diketahui mendirikan beberapa asrama untuk kepentingan pendidikan pelajar dan mahasiswa, diantaranya Asrama ‘Pondok Mesudji’ di Ketanggungan Wetan 138 atau sekarang Jalan Puntodewo No.9 Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Sejak 1960-an sampai 2000-an esksistensi yayasan ini tidak termonitor. Meski demikian keberadaan Pondok Mesudji tetap terpelihara oleh IKPM Sumsel, digunakan untuk kepentingan peljar dan mahasiswa tanpa gangguan apa pun.

Kondisi tenang mulai terusik setelah ada pihak lain yang hendak melakukan pengosongan atas dasar klaim kepemilikan dari ‘Yayasan Batang Hari Sembilan Sumatera Selatan’ yang didirikan pada 2015. Guna menangkal klaim sepihak itulah Pengurus maupun Pembina IKPM Sumsel bersikukuh mempertahankannya. Serangkaian upaya dilakukan dengan meminta bantuan hukum kepada Tim Pengacara yang dikoordinatori Ramdlon Naning.

Ramdlon menyatakan, atas nama pemberi kuasa, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak Eksekutif dan DPRD Sumbagsel, yang ternyata merespon positif memberikan dukungannya. Bukti dukungan tersebut antara lain dengan kehadiran para anggota DPRD Cq Komisi I Provinsi Sumbagsel ke Pondok Mesudji, Senin (21/12/2020). Mereka berdialog dengan para mahasiswa dan Tim Bantuan Hukum yang berjuang mempertahankan aset sejarah dari mahasiswa Sumatera Selatan tersebut.

Kunjungan dilanjutkan ke asrama mahasiswa IKPM Sumsel ‘Balai Sriwijaya’. Para anggota DPRD Sumbagsel tersebut masing-masing Antoni Yuzar SH MH (Ketua Komisi I), Dedi Sipriyautnto SKom MM (Wakil Ketua), Hj Sumiati, SH MM (Anggota), H Safiudin AswariRivai SE (Anggota), DR H Budiarto Marsul, SE Msi (Anggota), Drs Tamrin Msi (Anggota), Lia Anggraini SH (Anggota), H. Nawawi SH (Anggota), H. Kartak SAS SE (Anggota), Herman (Anggota), Ahmad Toha SPd MSi (Anggota), H. Juanda Hanafah SH MM (Anggota), Ahmad Firdaus Ishak SE MSi (Anggota).

Para anggota dewan tersebut bertekad bersama Pemda untuk mempertahankan ‘Pondok Mesudji’ untuk kepentingan pelajar dan mahasiswa sumbagsel yang belajar di Yogyakarta. Jangan sampai beralih peruntukannya. (*)

BERITA REKOMENDASI