Subardi Desak Kalapas Bertanggungjawab Atas Kekerasan di Lapas Narkotika

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Anggota DPR RI dari DIY, Subardi menilai peristiwa kekerasan yang terjadi di Lapas Narkotika kelas II-A Yogyakarta merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia meminta Kepala Lapas Narkotika Sleman hingga Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY bertanggung jawab atas perilaku aparat atau petugas lapas.

“Saya minta petugas (pelakunya) diperiksa transparan dan diungkap ke publik. Bila benar, mereka harus disanksi yang tegas. Kepala Lapas harus tanggung jawab, Kepala Kanwil juga harus bertindak. Peristiwa se-keji ini akibat lemahnya pengawasan!” tegas wakil rakyat asal Kabupatan Sleman itu, Selasa (02/11/2021).

Menurut Subardi segala bentuk kejahatan atas HAM dan perilaku biadab tak bisa ditoleransi. Akibat kejahatan ini, para korban akan merasakan trauma seumur hidup, depresi, hingga serangan mental berkepanjangan.

“Efek trauma dan sakit mental bisa dialami seumur hidup. Mereka para korban, sekalipun terpidana memiliki Hak Asasi yang tidak boleh dilecehkan, apalagi diperlakukan tidak manusiawi,” jelasnya.

Ketua DPW NasDem DIY itu juga mendesak peristiwa ini segera direspon cepat agar tidak berlarut. Kejahatan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dalam UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1995 tentang Pembinaan Warga Binaan.

Dalam Peraturan Pemerintah 31/1995, tujuan pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, meningkatkan sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani para terpidana.

“Dilihat dari aspek manapun, penyiksaan ini melanggar moral, etika, agama, dan peraturan perundang-undangan. Parahnya, kejadian ini justru terjadi di Lapas, tempat seharusnya terpidana dibina,” jelasnya.

Sebelumnya, Ombudsman menerima pengaduan beberapa orang eks warga binaan yang menjalani masa hukuman di LP kelas II A Narkotika Yogyakarta. Mereka datang untuk mengadukan kekerasan yang dialami seperti pemukulan, berguling, meminum air kencing petugas, onani dengan cabai hingga memakan muntahan sendiri.

Salah satu eks warga binaan, Vincentius Arupadhatu mengatakan perlakuan kekerasan dilakukan hampir seluruh petugas di lapas tersebut. Kalaupun tidak salah, para petugas disebut mencari kesalahan untuk melakukan aksi kekerasan.

“Ada yang disuruh minum air kencing, kencing petugas. Ada yang diminta onani dengan timun yang dibuang tengahnya lalu diisi dengan sambal. Lalu timunnya disuruh makan,” ungkapnya.

Ombudsman sendiri kini melakukan langkah lanjutan yakni verifikasi administratif dan mengagendakan klarifikasi pada pihak-pihak terkait. “Kami melakukan pengumpulan data, informasi dan keterangan berbagai pihak dalam hal ini untuk nantinya menyimpulkan dalam rekomendasi,” tandas Budhi Masthuri. (*)

BERITA REKOMENDASI