Subardi Dorong Produk UMKM di Yogyakarta Berstandar SNI

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Subardi mendorong produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta agar memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Komitmen ini disampaikan dalam sosialisasi bertema ‘Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pada UMKM’ bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Sleman Yogyakarta, Kamis (14/07/2022).

Subardi mengatakan, memiliki SNI akan membantu daya saing produk maupun jasa dari sektor UMKM. Menurutnya, banyak pemula maupun pemain lama UMKM di Yogyakarta belum memiliki sertifikasi SNI.

“Memiliki standar SNI akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Inilah pentingnya acara ini agar pelaku UMKM lebih ‘melek’ standar,” kata Anggota Komisi VI itu.

Lebih dari 120 peserta UMKM hadir dalam acara ini. mereka juga mamerkan produk unggulannya, seperti fesyen, produk kosmetik, kerajinan tangan, makanan dan minuman olahan, serta produk kebutuhan rumah tangga. Tak hanya sosialisasi, di luar ruangan juga disediakan bazar UMKM.

Subardi mengapresiasi kehadiran BSN. Menurutnya, pola sosialisasi ini tepat sasaran karena ada interaksi langsung dengan pelaku UMKM. Ia meyakini dengan memiliki SNI, produk UMKM akan terlindungi dari potensi kejahatan hak cipta.

“Saya akan kawal agar pelaku UMKM bisa naik kelas. Kalau sudah SNI, itu artinya memiliki hak cipta. Ada perlindungan terhadap karyanya sehingga konsumen semakin yakin. Artinya, SNI akan menambah nilai bisnis dari produk itu,” terang Subardi.

“Jangan sampai produk asing membanjiri negara kita. Harus kita balik. Gantian kita yang ekspor,” tambah Subardi.

Dalam acara ini juga hadir Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman, dan Konsultan Digital Marketing untuk produk UMKM. Subardi secara khusus mengundang unsur pendukung tersebut agar tercipta kolaborasi untuk memajukan sektor UMKM di Yogyakarta.

“Saya undang BRI agar ada akses modal usaha. Ada juga dinas perizinan untuk membantu aspek legalitas usaha. Ada konsultan digital marketing untuk menambah strategi penjualan di marketplace. Ini kolaborasi yang bagus. Semuanya hadir disini,” jelas Subardi.

Sementara perwakila BSN mengatakan, strategi jemput bola seperti ini akan mendorong pelaku UMKM memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah bersama DPR untuk pengembangan UMKM.

“Adanya sosialisasi ini agar pelaku UMKM tahu perlunya sertifikasi. Kami juga mendorong agar segera memenuhi syarat-syarat standardisasi. Kalau standardisasi terpenuhi, itu sudah pasti siap bersaing,” kata Wahyu Purbowasito, Direktur bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU). (*)

BERITA REKOMENDASI