Subardi Ingatkan Masyarakat Jangan Lengah, Ancaman Covid-19 Masih Ada

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Ketua DPW NasDem, Subardi mengingatkan warga Yogya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), walau saat ini status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah ini sudah memasuki Level 3. Jangan sampai karena larut dalam kondisi pengetatan wilayah yang sudah mulai longgar tersebut nanti justru menimbulkan lonjakan seperti yang terjadi pada bulan Juni – Juli lalu.

“Kuncinya ada pada kepatuhan kita semua dalam menegakkan prokes. Jangan sampai kita terlena dan saking gembiranya dengan situasi yang ada saat ini justru akan melahirkan klaster baru,” kata Subardi mengingatkan, Selasa (28/09/2021).

Lonjakan dua bulan lalu dimana angka harian Covid-19 mencapai lebih dari 1.000 kasus tersebut wajib dijadikan pelajaran berharga bagi masyarakat. Wabah Covid-19 itu menurutnya masih ada di dan terus mengintai bagi siapa saja yang lengah terhadap prokes.

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan titik-titik obyek wisata yang berpotensi menjadi pusat keramaian. Sebagai kota wisata Yogya bakal diserbu para pelancong untuk berlibur seiring dengan menurunnya status PPKM di berbagai daerah.

“Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan pengelola obyek wisata untuk tetap waspada serta memperketat aturan terkait hal itu. Jika vaksinasi dijadikan syarat bagi warga untuk memasuki suatu tempat, maka itu harus diperiksa dengan benar. Aplikasi PeduliLindungi harus dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan pemeriksaan ini,” tambah politisi adal Sleman yang akrab disapa Mbah Bardi ini.

Harus diakui pariwisata merupakan salah satu sektor utama penopang perekonomian di Yogya. Namun demikian jangan sampai karena mengejar perekonomian yang dituntut harus terus bergerak tetapi justru mengabaikan kesehatan masyarakat.

Terkait pendidikan tatap muka di sekolah yang tak lama lagi akan segera mulai dibuka, Subardi menyerahkan semua itu pada peraturan dari pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta kesiapan pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah darah dan sekolah juga terencana dengan matang sehingga pelaksanaan nantinya benar-benar dapat sesuai yang diharapkan

“Sekolah yang bisa membuka tatap muka harus sekolah yang benar-benar siap, dari sisi sarana prasarana maupun para guru dalam melakukan pemantauan selama proses belajar mengajar. Sekolah ini merupakan sektor yang cukup rawan akan penyebaran Covid-19, jadi harus disiapkan dan dipikirkan secara matang jika akan membuka,” tegasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI