Subardi Usulkan Pemisahan Pemilu Serentak Mulai 2024

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini tengah dibahas di DPR memunculkan desakan agar pelaksanaan serentak dievaluasi. Berkaca pada pemilu tahun 2019, model serentak menimbulkan banyak kekacauan, baik dari aspek penyelenggara maupun masyarakat selaku pemilih.

Usulan untuk memisahkan pemilu serentak disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi. Menurutnya, perlu jeda waktu antara Pemilu Legislatif (hingga ke daerah) dengan Pemilu Presiden agar tidak terjadi kekacauan sosial-politik.

“Berkaca pada pemilu 2019, desain serentak tidak harus digelar sehari. Perlu jeda waktu antara pileg dan pilpres agar tidak terjadi kekacauan,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI itu di Sleman, Jumat (08/01/2021).

Menurut legislator dari Dapil Yogyakarta itu, pemisahan serentak diperlukan agar masyarakat bisa fokus satu-satu mengikuti Pileg dan Pilpres. Selain itu, penyelenggara pemilu tidak kelelahan apalagi sampai menelan korban jiwa, seperti pada pemilu 2019. Namun demikian, pemisahan serentak tidak harus jeda selama berbulan-bulan seperti pada pemilu tahun 2014 dan kebelakang. Saat itu Pemilu Legislatif digelar bulan April dan Pemilu Presiden pada bulan Juli.

“Sebaiknya di tahun 2024 model serentak tidak dipisah berbulan-bulan. Pemisahan Pileg dan Pilpres idealnya maksimal satu bulan, dengan catatan tidak boleh ada perubahan koalisi Capres-Cawapres. Bila ini dilakukan justru memicu konstelasi politik yang panas dan melelahkan,” kata dia.

Pemisahan makna serentak antara Pileg dan Pilpres, tidak harus mengubah koalisi Capres-Cawapres. Pasangan Capres tetap diusung satu paket bersama partai pengusung sebelum Pemilu Legislatif, seperti halnya Pemilu 2019.

“Tidak semua dari Pemilu 2019 dirombak. Koalisi capres-cawapres tetap satu paket dan diusulkan sebelum Pemilu Legislatif. Hal ini penting untuk menghindari politik transaksional akibat perolehan suara legislatif,” tambahnya.

Dengan pemisahan model serentak, pemilu legislatif akan menjadi ajang adu gagasan antar parpol. Parpol akan bertarung dengan platform dan gerakan ideologinya untuk mendapat kursi parlemen. Begitupun dengan Pilpres, Calon Presiden akan mengusung gagasan strategis, menyelaraskan banyak gagasan dari parpol pengusung. Ia yakin Pemilu tidak lagi bertumpu pada hiruk-pikuk figur, seolah Pemilu hanya soal Pilpres saja.

“Dengan pemisahan ini, masyarakat akan tertarik dengan politik gagasan. Pemilu pun tidak hanya soal Presiden saja, melainkan ada Pemilu Legislatif dan partai politik sebagai poros gagasan. Ini penting agar tidak ada parpol yang numpang tenar karena Capres,” jelasnya.

Dari aspek hukum, Subardi menilai usulan ini tidak akan melenceng dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan itu, lahirlah Pemilu serentak yang dirancang mulai tahun 2019. MK menggunakan frase serentak agar Pileg dan Pilpres digelar satu paket.

“Frase serentak tetap dimaknai satu paket meskipun pelaksanaannya tidak satu hari. Yang jelas landasan filosofi itu tetap dipertahankan, bahwa pemilu legislatif dan eksekutif harus serentak karena kerja sistem presidensial mengharuskan legitimasi keduanya satu paket” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI