Tanah HGB Bisa Diperpanjang Tanpa Persetujuan Kraton

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Sidang gugatan pembatalan Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Yogyakarta yang diajukan oleh Ir Made Suartana menghadirkan saksi di PTUN Yogyakarta, Kamis (07/01/20210). Dua orang yang dihadirkan yakni pengusaha Siput Lokasari dan saksi hukum administrasi negara dari UII, Dr Ridwan SH MHum.

Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Agustin Andriyani SH saksi Siput Lokasari menyampaikan ia pernah melakukan perpanjangan HGB dan berhasil tanpa harus izin ke Panitokismo Kraton Yogyakarta. “Saya memperoleh perpanjangan HGB tanpa harus izin Panitikismo, tapi langsung memperoleh izin BPN,” tegasnya.

Siput juga mengatakan sekitar sebulan yang lalu kedatangan penggugat di rumahnya menceritakan permasalahan yang sedang dialami sebagai pemilik tanah seluas 224 meter persegi di Jalan Mayang 9 Baciro Gondokusuman Yogyakarta. Semula tanah tersebut dibeli penggugat dari seseorang dan memperoleh peningkatan status berupa SHP Nomor 57 dan HGB Nomor 175.

Dalam sertifikat tertera tanah tersebut merupakan tanah negara. Tapi kemudian mendapat penolakan dari BPN Kota ketika hendak diajukan untuk memeroleh peningkatan status menjadi hak milik.

BPN melalui surat No 049/34-71-HP 02/1/2020 menyebutkan pengajuan peningkatan status hak atas tanah tersebut harus memperoleh izin dari Panitikismo Kraton Ngayogyakarta. Hingga kemudian Made mengajukan gugatan PTUN kepada Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya dan Tergugat II Panitikismo Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat.

Sedangkan saksi ahli Dr Ridwan yang dihadirkan pula oleh kuasa hukum penggugat, Widyo Seno SH dan Sugeng Pangestowo SH menyatakan, Kepala BPN Yogya sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN) memiliki wewenang menerbitkan surat yang bersifat konkret dan final. Meski demikian surat tersebut bisa dbatalkan jika dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan.

Dalam persidangan ini kuasa hukum tergugat I, Rachmad Nugroho SH sempat menyanggah keterangan saksi Siput Lokasari. Hal yang sama juga disampaikan tim kuasa hukum tergugat II Dr Achiel Suyanto SH MBA yang didampingi Diana Ekawati SH, menurutnya penggugat mengajukan peningkatan status dari HGB ke Hak Milik, sedangkan Siput dahulu mengajukan perpanjangan HGB. (*)

BERITA REKOMENDASI