Vaksinasi Perlu Libatkan Swasta

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 dengan diawali oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (13/-1/2021) besok. Keputusan vaksinasi produksi Sinovac bekerja sama dengan PT Bio Farma diapresiasi oleh legislator NasDem, Subardi.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengusulkan agar vaksin yang telah dikirim ke 34 provinsi melibatkan swasta untuk mempercepat vaksinasi massal. “Perlu melibatkan swasta demi percepatan vaksinasi nasional,” kata Subardi di Sleman, Selasa (12/01/2021).

Pelibatan swasta dianggap perlu karena tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, seperti kapasitas SDM (tenaga medis) maupun infrastruktur medis. Subardi mencontohkan saat pertama Covid-19 merebak, pemerintah semula menunjuk rumah sakit ‘plat merah’ sebagai rujukan namun lambat laun melibatkan rumah sakit swasta. Ia menilai, program vaksinasi tidak perlu menunggu lama untuk menggandeng swasta.

“Saya kira program vaksin ini tidak perlu menunggu lama (menggandeng swasta). Apalagi sejauh ini swasta sudah banyak terlibat dalam penanganan dan pengendalian Covid. Namun tentu semua harus dibawah kendali dan pengawasan pemerintah,” tuturnya.

Program vaksinasi mulai Januari 2021, sebanyak 5,8 juta dosis akan disuntikan dengan prioritas tenaga kesehatan. Pemerintah juga menggratiskan program ini kepada seluruh masyarakat.

Melihat pentingnya program ini, sudah sewajarnya seluruh komponen bangsa terlibat. Apalagi, banyak rumah sakit swasta yang memiliki teknologi di bidang medis.

“Harus diakui, tidak semua daerah memiliki rumah sakit (pemerintah) yang memadai. Banyak milik swasta yang lebih modern dengan berbagai teknologi medis. Nah, ini perlu kolaborasi. Penanganan Covid tidak akan cepat selesai jika hanya dipikul pemerintah,” jelas Subardi.

Dengan pelibatan swasta, Subardi yakin program vaksinasi efektif membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai herd immunity.

Pasalnya, vaksinasi ini perlu dilakukan secara bertahap dan mencakup sebagian besar populasi di Indonesia. Setidaknya, 60-80% penduduk dari 250 juta penduduk harus tervaksin. (*)

BERITA REKOMENDASI