Warga Pandean Keluhkan Pembangunan SPBU Sidoluhur

Editor: Ivan Aditya

SLEMAN, KRJOGJA.com – Khawatir risiko bahaya kebakaran, bencana dan lingkungan tercemar, warga wilayah RW 09 RT 01-02 Pandean Sidoluhur Godean Sleman mengeluhkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sidoluhur. Pasalnya warga merasa belum pernah memberikan izin. Hanya diundang mengikuti sosialisasi di Kantor Desa Sidoluhur.

“Waktu itu sosialisasi dihadiri owner, Pjs Kades dan perangkat desa serta warga sekitarnya tetapi saat itu warga sangat terbatas dalam berpendapat, dan tidak mendapat penjelasan detail, banyak yang belum paham dan tidak ada yang berani berpendapat Kemudian diberikan tali asih Rp 50.000,” ungkap Santoso Nur Hidayat, warga yang tanahnya berdekatan dengan SPBU kepada wartawan di Pandean V Sidoluhur Godean, Sabtu (27/03/2021).

Didampingi warga lainnya Edi Hardiyanto, mereka menunjukkan surat keberatan yang ditandatangani warga sekitar SPBU dengan lampiran KTP. Warga merasa terkejut karena belum ada kesepakatan namun semua izin sudah dikantongi SPBU.

“Kami menduga ada maladministrasi karena warga merasa tidak menandatangani apapun hanya daftar hadir dengan kompensasi uang Rp 50.000,” keluhnya.

Edi menambahkan permasalahan sudah diadukan dari tingkat RT hingga Kelurahan. Karena proses pembangunan SPBU sudah berjalan, warga menuntut pihak SPBU memberikan kepastian secara hukum jika risiko terjadi kebakaran atau hal yang membahayakan keselamatan warga sekitar.

“Termasuk jika kebocoran tangki yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, khususnya sumur warga pihak SPBU bertanggungjawab penuh dengan jaminan asuransi serta pernyataan tertulis,” ujarnya.

Edi mengungkapkan, keberadaan SPBU di kawasan penduduk atau pemukiman menurutnya berisiko karena uap yang dihasilkan dari bongkar muat bahan bakar minyak (BBM) sangat berbahaya. Ia mengatakan uap bisa jatuh hingga 100 melalui udara, selai itu kadar oktan BBM 92 hingga 98 bila tercampur air bersih dekat perumahan warga jelas berdampak untuk kesehatan masyarakat.

Karenanya Edi berharap Pemerintah Desa Sidoluhur bisa menjembatani warga dan pihak owner dihadirkan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Sleman yang mengeluarkan izin SPBU tersebut. “Kami tidak menuntut sesuatu yang tidak masuk akal kami menuntut kejelasan secara hukum dan kepastian jaminan dari pemilik SPBU,” tegasnya.

Selanjutnya warga juga menuntut pemberian fasilitas umum untuk kepentingan warga sekitar SPBU seperti cermin cembung tikungan jalan, penerangan jalan dan lainnya. Warga juga meminta pertemuan maupun mediasi dengan owner, pengelola SPBU juga SKPD terkait yang mengeluarkan izin dan bisa menjelaskan kepada masyarakat menjamin keamanan, kamacetan lalu lintas. “Juga aparat pemerintah desa, kecamatan bisa memberi perlindungan warganya,” tegas Edi.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Desa Sidoluhur, Hernawan Zudanto menyebutkan secepatnya akan digelar pertemuan warga dengan pemilik yang diprakasai desa. “Secepatnya bisa diselesaikan dalam pertemuan nanti,” ujarnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI