Warga Pertanyakan Perpanjangan Sertifikat HGB Sultan Ground

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), untuk dilakukan perpanjangan maka harus mendapatkan izin dari Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman. Sebelum persetujuan tertulis tersebut tidak disertakan maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) tak bisa memproses perpanjangan sertifikat karena tanah tersebut milik Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Hal tersebut ditegaskan Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DIY, Imam Nawawi menanggapi adanya keluhan masyarakat yang tidak bisa memperpanjang sertifikat HGB. Imam Nawawi menyatakan, selama persyaratan itu dipenuhi maka proses perpanjangan bisa dilakukan.

“BPN siap melayani, namun memang ada aturan terkait tanah yang berasal dari tanah Sultan. Ini sebenarnya di undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3, bahwa pendaftaran atas tanah Kasultanan maupun Kadipaten yang dilakukan pihak lain itu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kesultanan maupun Kadipaten,” tegas Imam Nawawi di Kanwil BPN DIY, Kamis (28/10/2021).

Ia menyatakan pihak BPN tak pernah mengulur waktu maupun tidak bersedia memperoses perpanjangan HGB. Namun undang-undang mengamanatkan demikian, sehingga sebelum ada persetujuan tertulis dari pihak Kraton Yogyakarta melalui Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo maupun Kadipaten Pakualaman melalui Kawedanan Hageng Keprabon maka BPN tidak bisa menjalankannya.

“Pada prinsipnya tinggal menunggu persyaratan itu, tentu kami proses. Memang demikian prosedur yang harus dilalui,” imbuhnya.

Imam Nawawi menambahkan, perpanjangan HGB yang bukan merupakan Sultan Ground maupun Pakualaman Ground semua dapat langsung diproses. Namun untuk dua hal itu memang prosedurnya berbeda karena BPN menunggu persetujuan dari Kraton Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah (Forpeta) mendatang Kanwil BPN setempat, Kamis siang. Kedatangan warga ini untuk menanyakan perihal perpanjangan sertifikat HGB tanah yang mereka tempati tak kunjung diproses oleh BPN.

Salah seorang perwakilan Forpeta, Siput Lokasari mengungkapkan keluhan itu dirasakan ribuan warga yang tersebar di beberapa wilayah. Bahkan ada warga yang telah sejak dua tahun lalu mengajukan perpanjangan namun hingga saat ini belum mendapat kejelasan status akan haknya.

“Kita ini warga Yogya yang terdiri dari berbagai kalangan dan daerah. Kami sedarhana saja, ingin memperpanjang sertifikat HGB. Tapi setiap kesini tidak dilayani di kantor-kantor pertanahan,” ungkapnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI